Bupati menekankan bahwa korupsi menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik, khususnya di sektor pelayanan publik. Pemkab Karo telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi, termasuk evaluasi MCP 2024, program MCSP 2025, penguatan pengadaan barang/jasa, dan formasi jabatan PPUPD. Audit tata kelola dan pendampingan peningkatan pajak daerah juga telah dilakukan.
Bupati berharap dukungan KPK dalam penerbitan dan pengawasan izin PMA, pertambangan, dan usaha di kawasan hutan, serta penerbitan sertipikat tanah atas nama pemerintah daerah.
Ia juga meminta asistensi KPK dalam penyerahan prasarana, sarana, utilitas, penertiban mineral bukan logam dan batuan, penataan aset tanah, sinergi dengan aparat hukum, dan pembentukan Tim Terpadu pengawasan perizinan.
Rapat ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara KPK, Pemkab Karo, dan DPRD Karo untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (Abet)
