Langkah ini bertujuan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karo.
Wakil Bupati didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Drs. Kalsium Sitepu, dan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Jepta Tarigan, S.Sos, M.Si. Mereka diterima Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Drs. H. Yudia Ramli, M.Si.
Wakil Bupati menjelaskan potensi besar Kabupaten Karo di sektor pertanian dan pariwisata, yang belum dikelola secara maksimal. Usulan pendirian BUMD telah diajukan ke Menteri Dalam Negeri sejak 23 Maret 2022, dengan perbaikan dokumen terakhir pada 22 Januari 2025.
Direktur BUMD mengapresiasi komitmen Pemkab Karo dan menyarankan penyempurnaan dokumen Analisis Kebutuhan Daerah dan Analisis Kelayakan Usaha. Ditjen Bina Keuangan Daerah siap memberikan pendampingan melalui rapat koordinasi daring dan luring.
Pemkab Karo berharap BUMD akan mengelola sumber daya daerah secara lebih profesional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Abet)
