Jasad Parlin Tindaon saat akan diotopsi

Disuruh Tulang Cari Molen

SIANTAR, JAM 15.30 WIB
Parlin Tindaon (33) warga Lumban Sihaloho, Desa Sialanguan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir ditemukan membusuk dan jasadnya dipenuhi belatung, Rabu (15/5) sekira jam 21.30 wib.

Jenazah Tindaon ditemukan di semak belukar Desa Simanindo Sangkal Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dalam kondisi leher dililit rantai besi dan tergantung di batang pohon. Saat proses identifikasi, petugas Polres Samosir mengamankan satu unit hape, KTP, dompet serta kereta Honda Revo warna biru tanpa nomor polisi di sekitar lokasi. Dugaan sementara, Parlin tewas akibat dibunuh.

Untuk mengetahui lebih pasti penyebab kematiannya, Kamis (16/5) sekira jam 15.30 wib, jenazah Tindaon yang baru sebulan lalu dikaruniai seorang anak itu diotopsi di RSUD Djasamen Saragih Kota Siantar. Abang kandung korban, Manurun Tindaon (38), ketika ditemui di ruang tunggu RSUD mengatakan, selama ini mendiang adiknya bekerja sama Tulangnya (paman-red) bermarga Sinaga yang membangun hotel berlantai 4 di daerah Siopat Sohor Parbaba.

Namun belakangan ini, adiknya cekcok mulut dengan Sinaga karena mesin pengaduk semen (molen) hilang dari lokasi pembangunan hotel. “Dia di situ sebagai mandor. Tapi karena molen hilang, maka Sinaga mendesaknya supaya menemukan molen yang hilang, bila tidak ia akan dilaporkan ke pihak berwajib,“ ketus Manurun.

Dijelaskan Manurun, adiknya itu sudah hampir dua minggu tidak pulang ke rumah, bahkan pihak keluarga sudah mencari ke berbagai daerah termasuk rumah keluarga di Kota Siantar, namun juga tak ditemukan. Belakangan warga menemukan korban sudah membusuk di semak belukar dengan posisi tergantung di sebatang pohon, sekitar 15 kilometer dari rumahnya.

“Kami curiga karena lehernya terlilit rantai besi. Kalau si Parlin ini pendiamnya, lagian istrinya Boru Tambunan baru sebulan lalu melahirkan anak pertamanya,“ sambung Manurun. Di lokasi kejadian, seorang penyidik yang enggan menyebut namanya mengatakan, lokasi ditemukannya mayat Tindaon tk jauh dari permukiman.

Meski begitu, mayat Tindaon tidak langsung diturunkan. “Kita hanya memasang police line karena hari sudah larut malam. Paginya mayat baru kita turunkan dari batang pohon,“ ujar penyidik bertubuh tambun itu. Dijelaskan lagi, awalnya pihaknya sempat mengevakuasi mayat Tindaon yang sudah bau busuk itu ke sebuah Puskesmas. Namun karena kematiannya mencurigakan, jenazahnya dibawa ke Siantar untuk diotopsi.  “Kita masih menyelidiki dan menunggu hasil otopsi. Soal KTP, hape, dompet dan kereta Revo sudah kita amankan,“ ujarnya. (Tan)

Warga mengambil air dari sumur pompa milik warga

Keruh Dan Berlumpur

SIANTAR, JAM 12.00 WIB
Pasokan air minum yang dikelola PDAM Tirtauli tidak layak dikonsumsi. Itu terjadi di kawasan Jalan Sriwijaya dan Jalan Ade Irma Suryani. Kondisi air di kedua kawasan itu mengalami kekeruhan dan berlumpur sejak Selasa (15/5), seperti diungkapkan seorang warga Jalan Sriwijaya, Rasyid Sinambela, Rabu (15/5) sekira jam 12.00 wib.

Rasyid meminta pimpinan PDAM Tirtauli segera mengatasi masalah tersebut agar tidak berkepanjangan. “Kita takut airnya   berdampak buruk bagi kesehatan,” katanya. “Jangankan untuk diminum, untuk digunakan mandi saja tidak memungkinkan. Saya coba menggunakannya untuk memandikan anak saya, setelah digunakan malah terdapat pasir di kepala anak saya dan kulitnya tampak berkerak-kerak,” lanjutnya.

Dengan kejadian itu, Rasyid mengaku harus merogoh kocek untuk membeli air kemasan untuk keperluan rumah tangga. “Terpaksa membelilah untuk air minum, belum lagi untuk mandi dan keperluan lainnya,” imbuhnya.  Kondisi itu tentu saja sangat memberatkan warga. Apalagi jika kondisinya sampai berlanjut hingga beberapa hari, tak bisa dibayangkan berapa besar kerugian warga.

Lebih menyakitkan lagi, air yang berlumpur itu rekeningnya harus pula dibayar meskipun tak bisa digunakan sama sekali. Untungnya, di Jalan Ade Irma ada warga yang memiliki sumur bor  sehingga warga beramai-ramai mengambil air ke pipa yang memang sengaja dibuka pemiliknya untuk dipergunakan masyarakat.

“Itupun mengangkutnya sudah menambah tenaga karena tidak cukup hanya sekali mengambilnya,” katanya. Menyikapi ini, Rasyid meminta agar pemerintah mengkaji ulang recana PDAM Tirtauli untuk menaikkan tarif air minum. “Diperbaiki dululah pelayanannya, baru berencana menaikkan tarif,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan R Siregar, warga Ade Irma. “Jangankan untuk mandi, untuk BAB (buang ari besar) saja sudah sangat terganggu,” bilangnya. Dia merasa kesal karena manajemen Tirtauli tak mengumumkan gangguan itu kepada pelanggan, baik melalui media cetak maupun elektronik. “Biar masyarakat juga tau, jadi tidak kerepotan seperti ini. Ditambah lagi kondisi cuaca yang sangat panas pada siang hari yang membuat masyarakat semakin bingung,” katanya.

3 HARI AIR Mati
Diperoleh informasi, di kawasan Simpang Dua Kecamatan Siantar Marimbun, pasokan air PDAM Tirtauli bahkan sudah 3 hari tak ngocor alias mati. Untuk memenuhi kebutuhan air, warga setempat terpaksa membeli air isi ulang. Hal itu diungkapkan salah seorang warga, Boru Siahaan, Rabu (15/5) sekira jam 09.00 wib.

“Sejak 3 hari lalu air di sini sudah mati, entah kek mana PAM (Perusahaan Air Minum,red) kita ini. Bayangkanlah, kami terpaksalah ngangkat-ngangkat air daripada gak mandi sama memasak. Semalamlah, kami terpaksa menggunakan air isi ulang, macam orang kaya aja kami,” ketusnya.

Direktur Utama PDAM Tirtauli Kota Siantar Badri Kalimantan, saat dikonfirmasi via seluler, Rabu (15/5) sekira jam 20.00 wib, membenarkan adanya gangguan pelayanan air minum. “Kemarin pipa distribusi air yang di Panei Tongah kena beko oleh pengembang, sehingga pipa air pecah dan terangkat. Alhasil air bercampur dengan tanah dan aliran air terganggu,” katanya.
Namun, tambahnya, pihaknya telah terjun ke lapangan dan melakukan perbaikan. “Kemarin malam langsung kita perbaiki dan baru selesai jam 05.00 wib,” katanya.

Dikatakan, karena pipa yang rusak tersebut pipa transmisi besar, maka sebagian wilayah di Siantar terpaksa dimatikan aliran airnya.
Dia berharap kondisi tersebut akan bisa teratasi secepatnya sehingga pasokan air dapat normal kembali. “Insya Allah, besok (hari ini-red) kondisi air sudah kembali normal,” bilangnya. (dosma/Napit)

Ketujuh pelaku menjalani pemeriksaan

2 Di Jakarta, 1 Di Riau, 4 Di Siantar

SIANTAR, JAM 13.00 WIB
Kasus perampokan dan pembunuhan yang menimpa Reida br Simanjuntak (76) yang terjadi Kamis (11/4) lalu akhirnya terungkap. Ternyata, mantan kepala sekolah yang tinggal di Jalan SM Raja, Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari dibantai oleh 7 orang.

Dua di antaranya ditangkap di Jakarta Pusat, satu di Rokan Ulu Riau dan empat lainnya diciduk di Kota Siantar. Otak pelakunya adalah tiga mantan narapidana. Yakni Dwi Purnomo alias Jepri alias Kancil (21), warga Jalan Kenanga Kecamatan Siantar Sitalasari, Riki Syahputra alias Putra (21), warga Jalan Viyata Yudha Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari dan Ilham Utama alias Tama (21), warga Jalan Permata Biru Kecamatan Siantar Sitalasari.

Empat pelaku lainnya, yakni Imbun Marpaung alias Imbun (26), warga Jalan Permata Biru Kecamatan Siantar Sitalasari, Dwi Syahputra Sitorus alias Dwi Kurus (18), warga Jalan Kenanga Kecamatan Siantar Sitalasari, Jaka Lesmana alias Jaka (17), warga Pasar Pagi Rindam Kecamatan Siantar Martoba dan Akbar Sandy alias Amat (16), warga Jalan Viyata Yudha.
Khusus pelaku Akbar Sandi alias Amata ternyata masih siswa kelas I di SMA Yayasan Perguruan Taman Siswa (Tamsis) Jalan Kartini.

Kapolres Siantar AKBP Alberd TB Sianipar didampingi Wakapolres Kompol Leo H Siagian dan Kasat Reskrim AKP Daniel Marunduri membenarkan diringkusnya ketujuh pelaku, Kamis (2/5) sekira jam 13.00 wib. Dikatakan, para pelaku diringkus atas keterangan keluarga korban maupun para saksi yang tinggal di sekitar lokasi kejadian.

Jenazah Reida br Simanjuntak bersimbah darah dalam rumahnya

DI RUMAH ABANG JEPRI
Awalnya, Selasa ( 30/2) sekira jam 02.00 wib, Kasat Reskrim AKP Daniel Marunduri bersama Kanit Idik IV Ipda Yuken Saragih lebih dulu meringkus dua pelaku, yakni Dwi Purnomo alias Jepri dan Riki Syahputra alias putra di Jakarta Pusat, tepatnya di rumah abang Jepri.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Polres Jakarta Pusat, kemudian diketahui lima pelaku lainnya berada di Kota Siantar, yakni Imbun, Tama, Dwi, Jaka dan Akbar.  Selasa siang, Kaurbin Ops (KBO) Iptu Asmon Bufitra bersama Kanit Resume Iptu Sugeng Wahyudi dan Kanit Lidik III Iptu Lengkap Siregar kemudian meringkus empat pelaku dari rumahnya masing-masing.

Mereka adalah Imbun, Dwi, Jaka dan Akbar. Sementara Tama yang hendak diringkus sudah kebu kabur ke daerah Rokan Ulu Riau.  Kamis pagi (2/5) sekira jam 09.30 wib, berkat kerjasama dengan Polres Rokan Ulu, Kanit Resume Iptu Sugeng Wahyudi bersama empat orang personilnya berhasil meringkus pelaku Tama bekerja sebagai buruh bangunan di salah satu rumah sakit swasta di Rokan Ulu. “Saat ini enam pelaku sudah kita tahan, tapi pelaku Tama masih dalam perjalanan dari Rokan Ulu ke Siantar,” ujar Kapolres.

SUDAH DIRENCANAKAN
Dari hasil pemeriksaan, perampokkan dan pembunuhan Reida br Simanjuntak sudah direncanakan satu bulan sebelum kejadian, tepatnya sekitar Maret 2013. Saat itu, Imbun datang ke rumah Jepri di Jalan Kenanga untuk  menanyakan proyek yang bisa dirampok. Lalu Jepri menawarkan  korban sebagai proyek.

Sebab dia menduga korban memiliki uang dan pernah dilihat memakai dua cincin dan kalung emas. Namun rencana batal dilakukan karena keesokan harinya Jepri berangkat ke Bukit Tinggi. Namun dua hari sebelum kejadian, tepatnya Senin (8/4), Jepri kembali ke Siantar kemudian langsung bertemu dengan tiga pelaku yakni Imbun, Putra dan Tama.

Dalam pertemuan itu Imbun kembali mengajak Jepri untuk melanjutkan rencana perampokkan terhadap Reida br Simanjuntak.  Tawaran itu pun disetujui Jepri, dan Selasa (9/4) sekira jam 02.00 wib, keempat pelaku mendatangi rumah korban.

Setiba di rumah korban, Imbun, Putra dan Tama langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan Jepri menunggu di luar sembari memantau situasi. Namun aksi itu batal dilakukan karena ketiga pelaku kesulitan membuka pintu tengah rumah korban. Mereka pun pulang dan ke esokan harinya, Kamis (10/4) sekira jam 02.00 wib, kembali mendatangi rumah korban.
Kali ini, Jepri dan Putra yang masuk ke dalam rumah sedangkan Imbun dan Tama menunggu sekaligus memantau situasi di luar.

Kedua pelaku masuk dari jendela kamar dan berhasil membuka pintu ruangan tengah. Entah kenapa, Jepri dan Putra ketiduran di kamar tengah sehingga pelaku Imbun dan Tama yang merasa bosan menunggu di luar memilih pulang.
Esokan harinya sekira jam 07.00 wib, kedua pelaku melanjutkan aksinya meskipun korban sudah terbangun dari tidurnya dan keluar dari dalam kamar.

Akan tetapi saat masuk ke dalam kamar, ternyata korban yang mendengar suara pintu terbuka kembali masuk ke kamar dan berpapasan dengan Putra.  Putra pun langsung membacok korban dan menyekap mulutnya hingga tewas. Setelah itu Putra pun melucuti dua buah cincin dari tangan korban berikut kalung yang ada dilehernya.

Dari lemari pakaian, Jepri dan Putra hanya menemukan uang sebesar Rp 20 ribu yang tersimpan di celengan. Usai melakukan aksinya, Jepri dan Putra keluar dari jendela kamar dan langsung ke rumah Jaka Lesmana di daerah Pasar Pagi Rindam. Di sana sudah menunggu Akbar dan Dwi Kurus.

Namun Jepri dan Putra tak memberitahu kalau mereka telah melakkan perampokan dan pembunuhan. Mereka pun bersama-sama menjual cincin dan kalung milik korban ke Pasar Horas seharga Rp 3,4 juta. Uang itu kemudian dibagi. Jepri dan Putra mengambil bagian masing-masing Rp 1.250.000, Tama diberikan Rp 300 ribu, Imbun, Dwi Kurus dan Jaka masing masing Rp 100 ribu serta Akbar diberikan Rp 50 ribu. Sisanya sebesar Rp 250 ribu mereka belikan rokok dan makan-makan.

Kamis (11/4) sekira jam 10.00 wib, kematian korban pun diketahui pihak kepolisian. Saat itu Jepri ikut melihat polisi mengevakuasi mayat korban. Tahu kasus tersebut diusut pihak kepolisian, Jepri pun  melarikan diri ke rumah abangnya di daerah Matraman Jakarta pusat. Putra juga ikut kabur ke Bukti Tinggi dan seminggu kemudian menemui Jepri di Jakarta. Tama kabur ke daerah Rokan Ulu Riau, dan 4 lainnya bertahan di Kota Siantar.

PASAL BERLAPIS
Kapolres menambahkan, pihaknya akan menjerat ketujuh pelaku dengan pasal berlapis, yakni Pasal 340 Subs Pasal 339 subs pasal 338 dan subs pasal 365 ayat 1 Jo Pasal 55 dan 56 KUHPidana, dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun dan maksimal hukuman mati.

Berdasarkan hasil penyidikan, jelas Kapolres, kasus itu sama sekali tidak melibatkan sanak keluarga korban. “Para pelaku memang sudah berencana mau merampok korban,” bilangnya.  Dijelaskan, tiga pelaku yakni Jepri, Putra dan Tama berstatus residivis karena pernah terlibat kasus pencurian.(Freddy/Tahan)

Nomor urut dua honorer yang diumumkan di mass media

BKD Harus Bertanggungjawab
SIANTAR, JAM 10.30 WIB
Daftar nominatif tenaga honorer Kategori II (K II) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Siantar, yang telah diumumkan di media massa, cukup mengundang perhatian dari masyarakat.

Betapa tidak, sejak Selasa (30/4) sekira jam 10.30 wib, sudah ada dua nama yang masuk daftar nomoinatif yang dipermasalahkan masyarakat. Kedua nama tersebut adalah Rabinsen Sipayung dan Merinda Yulistina Hutapea. Sesuai daftar nominatif honorer K II yang diumumkan di media massa, nama Rabinsen Sipayung berada pada nomor urut ke-28, unit kerja Kecamatan Siantar Selatan dengan SK tahun 2004.

Sedangkan nama Merinda Yulistina Hutapea berada pada nomor urut ke-25, unit kerja Dinas Pertanian dan Peternakan dengan SK tahun 2005. SK Rabinsen yang dibuat tahun 2004 dengan unit kerja Kecamatan Siantar Selatan diduga bermasalah, sebab menurut sumber yang minta namanya tak dikorankan, pada tahun 2004 Rabinsen tidak pernah bekerja di kantor kecamatan tersebut.

“Setelah kami cek ke Kecamatan Siantar Selatan, ternyata nama Rabinsen tidak ada di kecamatan itu, bahkan tak dikenal. Seingat kami, pertama masuk jadi pegawai Pemko, Rabinsen menjadi tenaga honor di Satpol PP tahun 2008. Waktu kami tanyakan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kami malah disuruh membuat sanggahan,” ujar sumber tersebut.

Sementara, Merinda Yulistina Hutapea yang bekerja di Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Siantar, dipermasalahkan masuk daftar nominatif karena gajinya dari APBD Kota Siantar. Sementara pegawai honor untuk K II gajinya non APBD. Kemudian SK-nya pun tahun 2007, bukan tahun 2005.

“Honorer K II yang dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Siantar itu adalah honorer tahun 2007 yang gajinya dari APBD. Boleh tanya Pak Kadistan Robert Pangaribuan,” jelas sumber tadi melalui pesan singkat. Ketika dikonfirmasi, Robert Pangaribuan membenarkan bahwa Merinda Yulistina Hutapea digaji dari APBD. Sayangnya, SK pengangkatannya tidak begitu jelas diketahuinya. “Benar pegawai tersebut digaji dari APBD, masalah tahun SK-nya saya kurang tahu pasti tahun berapa,” ungkap Robert.

HARUS TURUN TANGAN
Kekeliruan demi kekeliruan yang terjadi dan menimbulkan gejolak di kalangan pegawai honorer K II, harusnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bertanggungjawab. Hal itu disampaikan Koordinator Judisial dari LSM Forum Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (FK2PH), B Hutagalung, menanggapi permasalahan honorer K II.

“Mereka (BKD) sepertinya sudah terbiasa melakukan kesalahan, sebab selama inipun sudah ada beberapa masalah kepegawaian, mulai dari CPNS Gate dan PNS Siluman, tapi tak ada pejabat BKD yang terjerat hukum. Ada kesan bahwa pejabat di BKD kebal hukum,” cecar B Hutagalung.

Masalah kepegawaian di BKD, menurut Hutagalung, sudah menggurita dan diduga banyak melibatkan oknum-oknum pejabat di instansi tersebut. Dia meminta aparat penegak hukum perlu turun tangan melakukan penyelidikan.  “Karena kasus ini sudah menggurita, kita mensinyalir tak sedikit oknum pejabat di BKD yang terlibat. Aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan terhadap permasalahan ini,” tandasnya. (Napit)

Batara Manurung

SIANTAR, JAM 12.30 WIB
Hampir semua berkas Daftar Calon Sementara (DCS) yang diajukan partai politik ke KPU Kota Siantar tak memenuhi syarat.
Hal itu dikatakan Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Siantar, Batara Manurung kepada awak koran ini, Senin (29/4) sekira jam 12.30 wib.

“Sejak tanggal 23 April kemarin, kita sudah memverifikasi sekitar 75 persen. Hampir semua berkas Bacaleg tak memenuhi syarat,” tukas Batara. Berkas dimaksud, antara lain KTP, KTA, ijazah, surat pengunduran diri, pas foto, dan BB-1 sampai dengan BB-11.

Demikian halnya dengan formulir BB-5, kata Batara, surat pernyataan pengunduran diri bakal calon yang pindah partai juga belum memenuhi syarat. “Ada 3 anggota DPRD yang mecalonkan diri dari partai lain sudah mengisi formulir BB-5. Namun belum satupun yang menyampaikan surat keterangan dari pimpinan DPRD bahwa pengunduran dirinya telah diterima, diteruskan, dan telah diproses,” jelasnya.

Bagi mereka yang pernah memiliki masalah hukum juga belum menyertakan formulir BB-2, yakni surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa dirinya telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

“Sampai saat ini belum ada Bacaleg yang melampirkan formulir BB-2. Untuk melengkapi kekurangan itu, masih ada waktu yang diberikan antara tanggal 9-22 Mei,” ujarnya. Dikatakan, setelah verifikasi DCS selesai dilakukan, KPU akan mengumumkannya ke masyararakat melalui media massa.

Batara menjelaskan, formulir BB-1 adalah surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidan penjara berdasarkan putusan  pengadilan. Sedangkan BB-3 adalah surat pernyataan tentang kesediaan Bacaleg untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih.
Formulir BB-4, lanjut Batara, adalah surat pernyataan tentang kesediaan Bacaleg mengundurkan diri, yang tak dapat ditarik kembali, baik sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, Anggota TNI, Polri, direksi, komisaris dewan pengawas dan karyawan BUMN maupun BUMD, serta pengurus pada badan lainnya, yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.
BB-6 surat pernyataan pengunduran diri dari anggota penyelenggara pemilu, BB-7 surat pengunduran diri dari kepala desa atau perangkat desa.

BB-8 surat pernyataan tentang kesediaan Bacaleg untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat atau pengacara, notaris, PPAT, atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerja lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Untuk formulir BB-9, surat pernyataan tentang kesediaan Bacaleg tidak rangkap jabatan. BB-10 surat pernyataan kesediaan menjadi Bacaleg dan hanya dicalonkan oleh satu Parpol untuk satu lembaga perwakilan di satu daerah pemilihan. Terakhir formulir BB-11, daftar riwayat hidup Bacaleg. “Formulir daftar riwayat hidup inipun ada yang tak memenuhi syarat,” tandas Batara tersenyum.  Sayangnya, Batara enggan merinci berkas Bacaleg dari Partai mana saja yang paling banyak tak memenuhi syarat.(Napit)

Lokasi Rusunawa yang telah dipagari seng pembatas

Kontrak Kerjanya Sudah Habis

SIANTAR, JAM 13.00 WIB
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di areal RSUD Djasamen Saragih Kota Siantar sepertinya mengalami kendala. Hingga kini belum ada tanda-tanda dimulainya pembangunan Rusunawa yang rencananya akan dihuni oleh sebagian karyawan rumah sakit milik pemerintah itu.

Jika ditilik dari rencana awal, pembangunan Rusunawa yang dibiayai oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tersebut harusnya sudah berdiri. Namun, sampai saat ini tanda-tanda dimulainya pembangunan Rusunawa tak kunjung terlihat. Padahal, pembongkaran rumah dinas yang ada di areal itu sudah lama dilakukan.

Bahkan, pagar pembatas yang terbuat dari seng tampak mulai rusak dan sebagian malah terlihat sudah ambruk.
Pantauan awak koran ini, Minggu (28/4) sekira jam 13.00 wib, para pekerja masih tampak menghancurkan rumah dinas yang sebelumnya dihuni oleh dr Timoria. Aktivitas ini sudah berjalan hampir sebulan.

Tidak adanya tanda-tanda dimulainya pembangunan Rusunawa tersebut juga terlihat dari belum adanya alat berat di lokasi.
Berdasarkan plank proyek yang dipasang di lokasi, pembangunan Rusunawa bernilai Rp 7,3 miliar itu sudah harus dimulai pada 14 Desember 2012 dengan waktu pelaksanaan 180 hari kerja.

Di papan proyek itu juga tercantum nama PT Parik Sabungan selaku pelaksana dengan nomor kontrak K.08.08/PK-Rusun/Satker-PP/MY 2013. Pelaksana lapangan, Sutrisno Pangaribuan, belum berhasil dihubungi karena selularnya sedang tidak aktif. Pesan singkat yang dilayangkan juga tak dibalas.

Terpisah, Kabag Humas Pemko Siantar Drs Daniel Siregar yang dikonfirmasi via seluler, malah mengarahkan awak koran ini untuk mempertanyakannya ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).  “Tanya langsung kepada PPKnya, karena itu kan proyek dari Kemenpera,” ucap Daniel singkat. (Piter)

Tembok pagar RSUD yang rubuh Rabu malam

Lagi Diusut, Eh, Rubuh Lagi

SIANTAR, JAM 09.30 WIB
Astaga! Belum lagi kasus rubuhnya tembok RSUD Djasamen Saragih pada 15 Februari lalu diungkap pihak kejaksaan, eh, bagian tembok lainnya ikut-ikutan pula rubuh.

Dengan rubuhnya kembali tembok tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa pembangunanya benar-benar amburadul dan tak sesuai bestek. Informasi yang dihimpun, Kamis (25/4) sekira jam 09.30 wib, tembok pagar itu diperkirakan rubuh pada Rabu malam (24/4) atau Kamis dini hari (25/4). Hal itu sesuai pengakuan pedagang yang berjualan di sekitarnya.

“Kemarin sore, waktu mau pulang jualan, masih bagus. Tapi tadi pagi, kulihat sudah rubuh,” jelas pedagang tersebut seraya menduga bahwa tembok itu rubuh pada saat hujan deras turun, Rabu (24/4) malam. Diperkirakan, panjang tembok yang rubuh mencapai 12 meter.

Pantauan awak koran ini, tembok itu berada di samping tembok yang rubuh pada 15 Ferbruari lalu. Fenomena ini seolah ingin memberi kesaksian pada pihak kejaksaan bahwa pembangunan tembok itu memang menyimpan segudang masalah. Itu sebabnya pihak kejaksaan harus serius mengusutnya.

Apalagi, hasil audit Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) pada 14 April 2012, pembangunan tembok itu jelas-jelas merugikan keuangan daerah sekitar Rp 197 juta lebih dan pemborosan keuangan daerah sekitar Rp 8 juta lebih. Kerugian itu terjadi karena ada 6 bagian pekerjaan yang tak dilaksanakan, seperti pengecoran, pemelesteran, pemasangan batu bata dan pembesian.

Sampai sejauh ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas rubuhnya tembok yang dibangun pada November 2011 dan diserahterimakan pada 16 Januari 2012 tersebut. Ketika dikonfirmasi, Kepala Seski Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kota Siantar, Mukharrom SH, mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus itu. “Kita sedang melakukan penyelidikan, semua orang yang terkait dengan proyek itu sudah kita panggil,” jelas Mukharrom tanpa merinci siapa saja pihak dimaksud.(Napit)

Eliakim Simanjuntak, Ronald Tampubolon, dan 3 rekannya duduk sebagai terdakwa kasus judi di Pengadilan Negeri Siantar, beberapa waktu lalu

SIANTAR, JAM 14.00 WIB
Maju sebagai Caleg Partai Demokrat, Staf Khusus Walikota Eliakim Simanjuntak dan anggota DPRD Ronald Tampubolon hingga kini belum mengurus SKCK dari kepolisian.

Beberapa waktu lalu, keduanya sempat ditahan pihak kepolisian karena kedapatan main judi. Namun status hukumnya belum tuntas karena masih berada di Mahkamah Agung. Terkait belum dimilikinya SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) oleh  keduanya dibenarkan oleh Kasat Intelkam Polres AKP K Samosir, Rabu (24/4) sekira jam 14.00 wib.

“Belum. Mereka (Eliakim dan Ronald) belum ada mengurus SKCK,” kata Samosir.  Menurutnya, Eliakim dan Ronald wajib mengurus SKCK karena masyarakat Siantar telah mengetahui kalau mereka sudah pernah ditangkap karena kasus judi.  “Mereka wajib mengurus SKCK, karena siapa yang nggak tau kalau mereka pernah ditangkap karena kasus judi,” kata Samosir lagi.

Nantinya, terang Samosir, kalau Eliakim dan Ronald telah mengurus SKCK, maka di dalam SKCK akan dijelaskan catatan kriminal yang pernah dilakukan keduanya.  “Bisa. Tapi di dalam surat itu kita akan buat keterangan, kasus pidana apa yang pernah mereka lakukan,” kata Samosir.

Seperti diketahui, berkas pidana Eliakim dan Ronald masih berada berada di Mahkamah Agung (MA), karena jaksa yang menangani perkaranya melakukan banding atas putusan hakim di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan tingkat banding (Pengadilan Tinggi).
Humas Pengadilan Negeri (PN) Siantar, Ulina Marbun SH MH yang dikonfirmasi mengaku bahwa berkas Eliakim dan Ronald masih diteliti oleh MA.

“Berkasnya sudah kita kirim ke MA. Karena Jaksanya melakukan kasasi,” kata Ulina. Dengan demikian, status Eliakim dan Ronald hingga kini masih terdakwa. Namun mereka tetap dicalonkan oleh Demokrat pada Pemilihan Legislatif 2014 mendatang.(Juf)

Eliakim Simanjuntak

Kasus Judinya Belum Diputus MA

SIANTAR, JAM 13.50 WIB
Putusan pengadilan terhadap Eliakim Simanjuntak dan Ronald Darwin Tampubolon yang terlibat kasus perjudian hingga kini belum memiliki kekuatan hukum tetap. Pasalnya, saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus perjudian itu masih melakukan kasasi ke Mahkamah Agung karena tak puas atas putusan tersebut.

Meski begitu, nama keduanya masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Demokrat Kota Siantar yang telah didaftarkan ke KPUD. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Siantar, Rudi H Pamenan melalui Kasi Pidum, Muhammad Isnayanda, saat ditemui Selasa (23/4) sekira jam 13.50 wib, membenarkan bahwa pihaknya masih melakukan upaya kasasi atas kasus tersebut.

“JPU (Jaksa Penuntut Umum)-nya kasasi, JPU mengajukan upaya hukum kasasi terkait putusan Pengadilan Tinggi atas nama tersangka Eliakim dan kawan-kawannya,” tuturnya. Diterangkan, upaya hukum itu ditempuh karena pihaknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) dan putusan Pangadilan Tinggi (PT) Medan.

“Kita juga tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi. Karena itu kita mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Intinya status hukum Eliakim dan kawan-kawan belum berkekuatan hukum tetap,” tandas Isnayanda. Terkait masalah tersebut, Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Siantar, Batara Manurung, menyatakan pihaknya akan konsultasi ke KPU Provinsi.

“Pertama, kita konsultasi dulu ke KPU Provinsi. Kedua, kami juga harus mengklarifikasi hal itu ke pengadilan dan kejaksaan. Meski bitu kita akan tetap melakukan verifikasi menunggu dilakukan konsultasi ke KPU Provinsi,” terang Batara. (Napit)

Guru yang mengusir wartawan

- Guru Honor Ngamuk
- Wartawan Datang, Kepsek Seperti Kesurupan

SIMALUNGUN, JAM 19.00 WIB
Citra dunia pendidikan kembali tercoreng akibat ulah seorang guru honor SD Inpres No 096134 di Nagori Sahkuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela. Tanpa sebab yang jelas, guru honor yang belakangan diketahui bermarga Silalahi mengamuk dan memukul kepala siswanya pakai anak kunci hingga berdarah-darah.

Peristiwa yang terjadi pada Senin (15/4) lalu sempat membuat kalangan guru di sekolah itu gempar. Herannya, pihak sekolah yang hendak dikonfirmasi malah mengusir wartawan. Adalah Iman Sukoco (9), siswa yang menjadi korban keganasaan guru olahraga tersebut. Saat ditemui Rabu (17/4) sekira jam 19.00 wib, Iman didampingi ayahnya bernama Kasmijan.

Diceritakan, awal kejadiannya bermula ketika Iman yang ditanggal di Huta III Nagori Sahkuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela ini mendapatkan perintah dari sang guru untuk memungkut sampah yang berserakan di sekolah menggunakan lidi.
“Kami diminta untuk membersihkan sampah dengan cara sampah yang ada dicucuk menggunakan lidi kemudian dibuang ke dalam tong sampah,” ucap Iman.

Entah kerena apa, tiba-tiba sang guru mengamuk dan memukul kepala Iman menggunakan anak kunci hingga benjol dan mengeluarkan darah.  Meski sudah mengerang kesakitan, Silalahi masih terus memukul Iman. Karena takut, Iman pun memilih diam dan tidak melakukan pelawanan.

Iman kemudian masuk ke dalam kelas dengan menahan rasa sakit di kepala. Setibanya di rumah, Iman pun menceritakan kejadian itu kepada ayahnya Kasmijan. Mendengar itu, Kasmijan langsung memeriksa kepala anaknya dan menemukan ada benjolan bekas pukulan. Di sekitar benjolan juga terdapat darah kering. Ke esokan harinya, Kasmijan pun menemui kepala sekolah. Anehnya, kepala sekolah dengan enteng menjawab bahwa dirinya tak tahu menahu dengan persoalan itu.

Sementara guru olahraga yang hendak ditemui juga tak kelihatan. Menurut Kepsek sang guru sedang tak masuk kerja.
Meski dihantui rasa kecewa, Kasmijan tetap menahan diri untuk membawa kasus itu ke ranah hukum. Dia khawatir nama sekolah itu bisa tercemar jika dilaporkan ke polisi.

“Seberapa sih jahatnya seorang murid SD. Kok gurunya langsung main pukul seperti ini. Mungkin hanya dipelototi saja para siswa sudah takut, bukan harus main pukul,” ujar Kasmijan. Kepsek SD Inpres No 096134, A br Haloho yang hendak dikonfirmasi wartawan terkait aksi pemukulan itu sepertinya tidak terima.

Begitu tahu yang datang wartawan, Boru Haloho langsung menarik awak koran menuju ruang belajar Iman yang saat itu tengah mengikuti proses belajar mengajar. Sesampainya di sana, Boru Haloho langsung menarik tangan Iman sembari berteriak-teriak tak menentu. “Lihat kepalanya. Mana ada berdarah-darah. Masalah ini sudah kami selesaikan dengan orangtua murid,” bilang Haloho dengan suara keras hingga mengundang perhatian guru serta siswa lainnya.

Tak cukup sampai di situ, Boru Haloho pun langsung mengusir awak koran ini karena dianggap mengganggu proses belajar mengajar yang saat itu sedang berlangsung. “Sana kalian, sana kalian, terganggu murid belajar jadinya,” ucap Haloho seperti kesurupan. (Sutan)