 |
Medan - Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., didampingi Plt. Kepala BKAD Sri Harmonista Br. Kaban, ST, M.Eng., dan Sekretaris Bappedalitbang Hasyim Siregar, S.STP., M.Si., menghadiri sosialisasi pembiayaan dan penjaminan infrastruktur daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, pada Senin (24/11/2025).
Acara ini menjadi momentum percepatan pembangunan infrastruktur se-provinsi Sumut. Dalam sambutannya, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan siap membantu kabupaten/kota yang memanfaatkan pendanaan alternatif non-APBD. Langkah ini menjadi strategi penting mengingat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp4,7 triliun – terdiri dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp3,2 triliun. Dibandingkan 2025, DBH turun hingga 59% dan DAU sekitar 12%.
“Situasi ini mendorong kita mencari sumber pendanaan lain. Saat ini, skema paling banyak digunakan melalui SMI dan PII, dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan,” jelas Bobby. Ia menambahkan, provinsi siap membantu pembayaran bunga pinjaman, misalnya dengan cara setengah-setengah, sehingga Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tidak diberikan bulat langsung ke daerah.
Menurut Bobby, infrastruktur menjadi permasalahan utama di hampir semua daerah dan juga janji paling sering diucapkan calon kepala daerah saat kampanye. “Konektivitas antar kabupaten, kecamatan, desa, ini yang paling banyak dijanjikan. Kami mencoba memfasilitasi agar SMI dan PII bisa memberikan panduan dan informasi tentang skema kerja samanya,” ujarnya.
Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI Faaris Pranawa menjelaskan, enam provinsi di Sumatera termasuk Sumut menjadi debitur aktif SMI, dengan total nilai proyek pembiayaan publik Rp2,76 triliun. Di Sumut sendiri, enam kabupaten/kota menjadi debitur dengan total komitmen sekitar Rp956,2 miliar. “Pembangunan jalan menjadi proyek dominan di Sumut dan sangat penting untuk pembangunan daerah,” ungkap Faaris.
Sosialisasi dihadiri oleh bupati/wali kota se-Sumut, Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana, Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta kepala BKAD dan Bappedalitbang se-provinsi.
Di akhir pertemuan, Bupati Ginting memerintahkan Plt. Kepala BKAD dan Sekretaris Bappedalitbang untuk mengkaji lebih dalam peluang kerja sama dengan SMI dan PII, serta mempelajari daerah yang telah sukses menjalankan skema ini dan yang mengalami masalah keuangan jangka panjang. Hal ini penting mengingat tantangan masa lalu seperti pandemi Covid-19, pendanaan Pilkada, dan kebijakan efisiensi anggaran pusat yang pernah membuat beberapa daerah kehilangan ruang fiskal stabil setelah mengajukan pinjaman.
