Mereka menilai, penunjukan PJ Kades yang bukan putra daerah Lolomaya oleh Bupati Nias Selatan tidak adil. Padahal, desa tersebut memiliki banyak putra-putri asli yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dinilai memenuhi syarat untuk mengisi posisi tersebut.
Foloe Ndruru, tokoh adat Desa Lolomaya, mengungkapkan kekecewaannya. "Kami punya banyak PNS yang layak jadi PJ Kades. Kenapa harus orang luar?" ujarnya pada Kamis (21/8/2025).
Yasanulo Bago, tokoh perempuan setempat, menambahkan bahwa pengalaman buruk terkait pengelolaan dana desa di masa lalu menjadi alasan penolakan ini. "Kami ingin yang terbaik untuk Lolomaya. PJ Kades harus putra daerah demi moral dan nama baik desa," tegasnya.
Amati Laia, tokoh agama, juga menyampaikan hal senada. "Kami mohon Bapak Bupati dan Wakil Bupati meninjau ulang keputusan ini. PJ Kades harus benar-benar dari penduduk asli dan berdomisili di sini," pintanya.
Isu ini memicu spekulasi di kalangan masyarakat. Dugaan motif politik dan praktik tidak sehat di balik penunjukan PJ Kades mencuat. Seorang tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya berharap pemerintah kabupaten transparan, apalagi pasca-Pilkada.
Foloe Ndruru menambahkan, masyarakat tengah mempersiapkan aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Nias Selatan jika tuntutan mereka tidak didengarkan.
Hingga berita ini ditayangkan, Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia, belum memberikan tanggapan meski pesan WhatsApp telah dibaca.
Masyarakat Lolomaya berharap pemerintah kabupaten mempertimbangkan kembali keputusan ini demi keharmonisan sosial dan martabat desa. Penunjukan PJ Kades bukan hanya masalah administrasi, tapi juga menyangkut masa depan desa.
