Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan keterlibatan Bobby Nasution dalam kasus suap semakin menguat. Azmi Hadli, Ketua Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI), secara tegas meminta KPK untuk bertindak tanpa pandang bulu.
Pernyataan Azmi Hadli ini didasari oleh kasus dugaan suap yang menjerat Topan Ginting, yang disebut-sebut menerima suap senilai Rp 8 miliar. Azmi meyakini, jika Topan Ginting saja menerima jumlah sebesar itu, maka Gubernur Bobby Nasution, yang diduga terlibat dalam pengaturan proyek, mungkin menerima suap yang jauh lebih besar.
"Masa Topan Ginting saja terima Rp 8 miliar, pasti Bobby bisa menerima lebih dari bagian Topan Ginting," tegas Azmi. Pernyataan ini mengisyaratkan adanya indikasi kuat keterlibatan Bobby Nasution dalam praktik korupsi yang sistematis.
Dugaan keterlibatan Gubernur Bobby Nasution dalam kasus ini menimbulkan kekhawatiran publik yang meluas. Praktik korupsi yang diduga melibatkan pejabat tinggi daerah ini tidak hanya mencoreng citra pemerintahan Sumatera Utara, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara secara signifikan dan menghambat pembangunan infrastruktur yang seharusnya dinikmati masyarakat.
AMDHI menegaskan bahwa ketidakadilan hukum dan impunitas bagi pejabat publik harus dihentikan. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah sedang berada di titik kritis. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
AMDHI mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan mendalam dan transparan terhadap dugaan keterlibatan Gubernur Bobby Nasution. Lembaga antirasuah ini diharapkan bertindak tegas dan profesional tanpa pandang bulu, menguak seluruh jaringan dan aktor yang terlibat dalam kasus ini. AMDH bahkan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi di gedung KPK jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. (Riki)
