Warga : "Kami ketakutan kalo jalan di malam hari karena gelap, takut ada rampok atau kecelakaan"
TEBING TINGGI - Padamnya lampu-lampu Jalan atau lampu hias di Kota Tebing Tinggi dalam beberapa bulan ini sangat meresahkan warga. Pasalnya akibat dari padamnya lampu jalan tersebut, angka kriminalitas dan kecelakaan pasti akan meningkat.
"Kami pengguna jalan sudah pasti resah bang, soalnya kami jadi ketakutan kalo jalan di malam hari karena gelap, takut ada rampok atau kecelakaan," ujar salah seorang warga, Jeffry, Kamis (26/1/2023).
Ia berharap instansi terkait untuk segera memperbaiki lampu jalan yang padam agar memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.
"Kami harap segera diperbaiki," harapnya.
Namun sayang, Ketika dikonformasi melalui telepon selulernya, kepada Kabid Perkimsih, Aswin tidak membalas konfirmasi wartawan.
Dilokasi terpisah, menanggapi persoalan masyarakat tersebut, Ketua KNPI Kota Tebing Tinggi, Yusuf L Ginting menhatakan bahwa lampu penerangan dipakai dari uang negara harus tepat sasaran, selain untuk memperindah kota juga mengurangi angka kriminalitas dan kecelakaan di malam hari.
"Kami mendesak Pj Wali Kota untuk segera menyusut langsung Kabid Tersebut karena tidak ada keterbukaan publik terkait anggaran tersebut, karena anggaran ini milik kita bersama bukan milik pribadi," ujarnya .
KNPI meminta pada Pj walikota melalui inspektorat memeriksa anggaran pengadaan lampu penerangan yg di kelola Dinas Perkimsih tersebut.
Terkait Keselamatan kerja, Yusuf menambahkan bahwasanya para pekerja menurut Undang Undang Keselamatan kerja telah dilindungi. Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K).
"Tetapi dari amatan kami dilapangan para pekerja tidak savety, tidak ada Helm pengamanan, ada apa ini?, ujar Yusuf mempertanyakan. Kami menduga ada penyalahgunaan anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam pembiayaan tersebut, makanya tidak salah juga kami dan para awak media selaku sosial kontrol mempertanyakan hal tersebut," tegasnya. (Riki)
