MEDAN - Belasan massa yang tergabung dalam Forum Penyelamat Koperasi Pengangkutan Umum Medan (FPKPUM) melakukan aksi demo di depan Kantor Walikota Medan menuntut dikembalikannya fungsi terminal sabu yang saat ini menjadi pasar, Selasa (22/6/2021).
Ketika di wawancara, Kordinator Forum Penyelamat KPUM, Ir Bangku Sembiring mengatakan bahwa aksi yang mereka gelar itu terkait tentang ahli fungsi terminal Sambu yang telah berubah fungsi menjadi pasar ilegal serta kepengurusan yang dianggap merugikan pemasukan PAD Kota Medan.
“Menurut kami, pemindahan ahli fungsi tersebut sangat merugikan Pemko Medan,” katanya didampingi Sekretaris FPKPUM, Abidin Pangaribuan.
Selain itu, Bangku menuturkan bahwa saat ini kepengurusan KPUM sekarang tidak sesuai yang diharapkan karena kinerja yang sangat buruk dan harus dievaluasi.
“Dari tahun ke tahun kinerja kepengurusan sangat buruk. Di mana, hasil RAT tahun 2020 KPUM mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah,” ucapnya.
“Selain itu, kami telah melakukan investigasi kondisi bisnis KPUM dalam pengelolaan banyak kebocoran yang merugikan koperasi maupun pihak Pemko Medan atas potensi PAD yang hilang,” terang Bangku.
Atas kondisi itu, Bangku meminta kepada Wali Kota Medan agar mengevaluasi kepengurusan KPUM dan memilih kepengurusan yang baru. Selain itu juga, meminta Pemko Medan agar mengaudit potensi-potensi penyelewengan anggaran.
“Potensi penyelewengan ini kami duga juga ada kerjasama dengan oknum-oknum pihak Pemko Medan yang membuat kerugian bagi Pemko Medan sendiri yang membuat pemasukan PAD hilang,” ujarnya.
“Kami berkeyakinan KPUM masih dapat untuk diselamatkan jika pengelolaan koperasi lebih profesional dan terbuka jika dipimpin oleh kepengurusan yang baru,” tandas Bangku.
Aksi demo Forum Penyelamat Koperasi Pengangkutan Umum Medan akhirnya diterima oleh Walikota Medan, Bobby Nasution dan Wakil Walikota Medan, Aulia Rahman. Dalam pertemuan tersebut, Bobby berjanji akan mengusut kasus ini.
Dilokasi yang sama, Presidium Garuda Merah Putih Community, Dedi Harvisyahari meminta agar Walikota Medan untuk segera menertibkan dan mengembalikan fungsi terminal sambu yang saat ini sudah berubah fungsi.
"Banyak PAD Pemko Medan yang lost atau hilang ketika perubahan fungsi stasiun sambu ini, dan meminta agar Walikota Medan mengevaluasi seluruh jajaran dishub medan," pintanya mengakhiri.
Adapun tuntutan aksi adalah :
1. Mohon kembalikan fungsi terminal sambu
2. Usut oknum-oknum yang merubah alih fungsi terminal sambu menjadi pasar ilegal yang merugikan Pemko Medan
3. Periksa oknum Dishub dan KPUM yang diduga mengubah fungsi terminal sambu menjadi pasar
4. Copot Kadishub Medan yang abai terkait terminal sambu. (Rom)
