Namun, di tengah sorotan publik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara justru terkesan 'cuci tangan' dan enggan memberikan penjelasan substantif terkait fungsi pengawasan mereka.
Dalam materi gugatannya, PT TSI memperkarakan transaksi perbankan yang memicu kerugian finansial skala besar. Salah satu poin krusial yang disorot adalah dugaan kelalaian verifikasi dalam proses pencairan cek oleh pihak bank.
Sayangnya, saat dimintai konfirmasi mengenai dugaan lemahnya prosedur perbankan tersebut, OJK Sumut memilih bersikap defensif.
"Kalau terkait gugatan, OJK Sumut tidak ada informasi terkait itu. Yang kami tahu, diduga ada sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan konsumennya," ujar Yovi saat ditemui wartawan.
Permasalahan itu pun diketahui OJK setelah menerima informasi rencana aksi unjuk rasa pada 7 September 2026 dari pihak kepolisian.
Alih-alih memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan, OJK Sumut justru menyarankan awak media mengajukan surat tertulis agar bisa diteruskan ke OJK Pusat. Alasannya, pengawasan terhadap Bank Mandiri berada di bawah kewenangan OJK Pusat.
Ujian bagi Prinsip Kehati-hatian Bank
Sikap pasif regulator daerah ini memantik tanda tanya publik. Sebagai lembaga pengawas, kehadiran OJK dinantikan untuk menjelaskan sejauh mana penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dijalankan dalam kasus ini.
Kendati demikian, seluruh materi gugatan PT TSI saat ini masih dalam proses pembuktian di ranah hukum dan belum menjadi fakta hukum yang berkekuatan tetap. Bank Mandiri pun memiliki hak penuh untuk menyampaikan klarifikasi serta pembelaan atas tuduhan tersebut.
Kini, bola panas berada di tangan OJK Pusat dan manajemen Bank Mandiri. Publik menunggu, apakah otoritas tertinggi jasa keuangan tersebut akan membuka suara, atau tetap memilih bungkam.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi ke Bank Mandiri dan OJK Pusat masih terus dilakukan. (Rom)
