 |
| Ketua DPW PETANESIA SUMUT, Eriza Hudori, SE, M.Si |
MEDAN - Ketua DPW PETANESIA SUMUT, Eriza Hudori, SE, M.Si mengapresiasi langkah tegas yang diambil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot sejumlah personel di lingkungan Polri yang diduga tidak profesional dalam melakukan pengusutan kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
Menurut Eriza, pencopotan dan pemeriksaan terhadap 25 anggota Polri terkait kasus tersebut sebagai langkah tegas "Bersih-bersih" pimpinan Polri terhadap oknum-oknum yang mencoreng nama baik institusi Polri.
"Saya tentu sangat mengapresiasi itu. Sebab ini sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Jokowi yang memerintahkan agar kasus yang menghilangkan nyawa Brigadir J itu diproses hukum, jangan ditutup-tutupi dan terbuka," tegas Eriza. Senin (8/8/2022).
Lebih lanjut Ketua DPW PETANESIA menambahkan, pemeriksaan personil Polri dengan pencopotan satu Irjen, 2 Brigjen, 5 Kombes, 2 Kompol, 7 Perwira Pertama, serta 5 Bintara dan Tamtama bertujuan menjaga marwah lembaga Polri yang sedang diujung tanduk akibat tragedi tersebut.
Dengan kenyataan ini, maka DPW PETANESIA meminta Tim Khusus Internal bentukan Kapolri yang terdiri anggota Polri senior dan peraih Adhi Makayasa untuk menerapkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri tersebut jika terbukti bersalah.
"Ya sudah pasti, kalau mereka terbukti dan telah melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sanksi pemberhentian secara tidak hormat itu ya harus diberikan," ujarnya.
Disela-sela kegiatan Acara Rakernas PETANESIA di Mojokerto (7/8/2022), Eriza yang didampingi Parulian Silalahi menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap tenang dan tidak lagi menggiring opini serta mempercayakan sepenuhnya kepada institusi Polri terkait Penanganan Kasus ini.
"Kita percayakan saja kepada institusi Polri, sudah terlihat semakin terang toh, begitupun tetap kita awasi bersama tetapi dengan tidak menggiring opini-opini kedepannya," tutupnya.
