Lemahnya pengawasan ini tidak hanya mencoreng wibawa hukum Pemko Medan, tetapi juga berujung pada kerugian besar akibat bocornya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi bangunan.
"Kami tidak tahu bang soal ijin, langsung tanya aja sama pengawasnya," ujar salah seorang pekerja mengaku mandor saat ditemui wartawan di lokasi, Senin (13/7/2026).
Mandor ini juga mengatakan bahwa untuk bangunan dipercayakan oleh salah seorang pengawas. Namun saat ditanya berapa jumlah bangunan yang sedang dikerjakan, ia mengatakan berjumlah 23 unit.
"Semuanya sekitar 23 unit bang, kalo ijinnya langsung aja tanya pengawasnya," katanya mengakhiri.
mengakhiri.
Ketika di konfirmasi melalui telepon selulernya, Camat Medan Tembung, M Idris hanya mengirim foto PBG berjumlah 19 unit bangunan Rumah Tinggal Deret, 3 lantai.
Namun saat dipertanyakan bangunan tidak sesuai PBG, Camat Medan Tembung tidak lagi membalas.
Dari pantauan wartawan, terlihat bangunan berjumlah 23 unit yang sedang dibangun. (Rom)
