"Polri lebih tepat di bawah Presiden. Sebab, Presiden bisa koordinasi langsung kepada Kapolri terkait keamanan dalam negeri. Berbeda jika di bawah Kementerian tertentu, Presiden akan repot dan tidak langsung mendapatkan informasi A1," ujarnya.
Thamrin menambahkan, pendekatan dan pelayanan Polri kini semakin humanis terhadap masyarakat. Selain itu, institusi ini juga sigap merespon isu dalam negeri dan cepat memberikan informasi kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Koordinasi antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit dengan Presiden baik dan cepat merespon keamanan serta pelayanan masyarakat. Presiden juga terlihat puas dengan kinerja Polri yang selalu update perkembangannya," jelasnya.
Menurutnya, Polri merupakan pilar utama negara dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan menegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu, segala bentuk upaya yang berpotensi melemahkan institusi ini harus ditolak secara tegas.
"Polri adalah alat negara, bukan alat politik. Posisi Polri di bawah Presiden adalah amanat konstitusi yang tidak boleh diperdebatkan atau diganggu oleh kepentingan politik jangka pendek," tegas Thamrin.
Dalam situasi dinamika sosial dan politik yang semakin kompleks, Thamrin menilai negara membutuhkan Polri yang kuat, profesional, dan independen untuk menjalankan tugas secara maksimal melindungi masyarakat. Ia juga mengingatkan agar kritik terhadap Polri disampaikan secara konstruktif dan bertanggung jawab, bukan dengan narasi provokatif yang merusak kepercayaan publik.
"Kritik boleh dan perlu, tapi jangan sampai berubah menjadi upaya sistematis menjatuhkan Polri. Jika Polri dilemahkan, yang dirugikan adalah rakyat," tandasnya.
Sebagai organisasi kepemudaan di Sumut, LI BAPAN RI Sumut menegaskan komitmennya untuk terus berada di garda terdepan menjaga persatuan bangsa, stabilitas keamanan, serta mendukung kebijakan negara yang berorientasi pada kepentingan nasional. (Rom)
