Muchtar Omta, Koordinator Lapangan pemilik lahan usaha 2 Kapas I, memprediksi aksi unjuk rasa besar akan terjadi jika Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tidak segera mengambil langkah penyelesaian yang tepat.
Kasus ini bergulir sejak pemerintahan H. Dahlan Hasan Nasution (2014-2016). Janji pemberian sertifikat di lahan TSM Bukit Langit saat kunjungan ke Desa Batahan I oleh H. Dahlan Nasution saat menjabat sebagai Bupati Madina periode kedua (2016-2021) bersama M. Jakfar Sukhairi Nasution, hanya menjadi janji politik yang tak pernah terealisasi.
Upaya mediasi pada akhir tahun 2022 oleh Bupati Mandailing Natal M. Jafar Sukhairi Nasution bersama Atika Azmi Utammi Nasution, termasuk identifikasi lahan yang diakui oleh PT PN IV Kebun Timur Mandailing Natal, Noppan Herawan, pada 26 Januari 2023, juga tidak membuahkan hasil.
Muchtar Omta menilai polemik ini semakin meningkat dan dikhawatirkan akan memicu konflik horizontal. Apalagi, PT PN IV Kebun Timur Sumatera Utara diduga telah melanggar batas waktu izin lokasi. Koperasi Setia Abadi di Desa Batu Sondat dan Koperasi Pasar Baru Batahan juga masih kekurangan lahan Plasma Provit Shering yang dijanjikan.
"Jika pemerintah adil dan profesional, masalah ini pasti selesai. Jika perusahaan membandel, tarik izin lokasinya dan jadikan lahan tersebut menjadi BUMD demi menambah APBD Kabupaten Mandailing Natal," tegas Muchtar Omta, Kamis (06/11/2025).
Muchtar Omta mempertanyakan keberpihakan pejabat, DPR, dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dalam kasus ini. Ia mengingatkan bahwa Kejari Madina adalah kuasa hukum PT PN IV. "PT PN IV Kebun Timur harus mengganti kerugian masyarakat atas wanprestasi selama ini kepada pemilik lahan Desa Kapas I dan Batahan IV," tutup Muchtar. (ES Nasution)
