Pemkab Karo Fokus Tingkatkan Layanan Publik Melalui Monev SP4N-LAPOR! Sumut

Editor: Dian author photo

Medan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-LAPOR! yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada Kamis (30/10/2025) di Medan.
 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Karo, Frans Leonardo Surbakti, S.STP, berbagi pengalaman Pemkab Karo dalam mengelola pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR! sebagai narasumber.
 
“SP4N-LAPOR! membantu pemerintah daerah menampung dan menindaklanjuti laporan masyarakat secara lebih terarah, sehingga setiap pengaduan dapat ditangani dengan lebih cepat dan transparan,” kata Frans Leonardo.
 
Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi pengelolaan pengaduan masyarakat antar daerah di Sumatera Utara. Dalam forum Monev, seluruh kabupaten/kota sepakat untuk:
 
1. Menjadikan SP4N-LAPOR! sebagai kanal utama pengaduan publik.
2. Meningkatkan kapasitas petugas pengelola pengaduan.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala.
4. Menindaklanjuti laporan masyarakat berdasarkan data dan kebutuhan lapangan.
 
Kesepakatan ini diharapkan meningkatkan kualitas layanan publik di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Karo.
 
Pemkab Karo berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pengaduan dan memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta KemenPAN-RB.
 
“Kami menyadari perlunya pembenahan berkelanjutan. Kami akan terus berupaya memperbaiki sistem dan meningkatkan kapasitas SDM agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujar Frans Leonardo.
 
Kabupaten Karo, bersama Kabupaten Deli Serdang, merupakan dua daerah terbaik di Sumatera Utara dalam pengelolaan aduan publik melalui SP4N-LAPOR! menurut penilaian KemenPAN RB. Kegiatan Monev ini dihadiri oleh Emida Suparti dari KemenPAN-RB, Ahmad Yazid Matondang dari Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara, serta perwakilan dari 34 pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara dan OPD terkait.
Share:
Komentar

Berita Terkini