Sanksi ini berdasarkan hasil evaluasi bersama Inspektorat dan BKPSDM Kabupaten Karo, mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Perka BKN Nomor 6 Tahun 2022.
Kepala sekolah tersebut melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf b.2 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b.4 Perka BKN Nomor 6 Tahun 2022 terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah dan integritas ASN. Pelanggaran juga mengacu pada Perdirjen GTK Kemendikbudristek Nomor 5958/B/HK.03.01/2022.
Sebagai tindakan pembinaan, kepala sekolah tersebut sementara dibebastugaskan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Anderiasta Tarigan, M.Si., menegaskan langkah ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Karo.
Ia berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi seluruh tenaga pendidik untuk mengedepankan etika, integritas, dan tanggung jawab.
Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen memperkuat karakter ASN dan menjaga nilai-nilai luhur pendidikan. Dinas Pendidikan mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan inspiratif. (Abet)
