TOBA – Inspektorat Kabupaten Toba menggelar sosialisasi antikorupsi bertema “Penguatan Integritas sebagai Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2026” di Balai Data Kantor Bupati Toba, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Toba memperkuat budaya integritas sekaligus meningkatkan kesadaran aparatur dalam mencegah praktik korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Sosialisasi dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Paber Napitupulu. Dalam sambutannya, Paber menegaskan bahwa penguatan integritas tidak cukup hanya melalui pemahaman regulasi, tetapi harus diwujudkan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, berbagai kelemahan dalam tata kelola pemerintahan perlu diidentifikasi dan segera diperbaiki agar potensi terjadinya penyimpangan dapat ditekan sejak dini.
“Upaya ini penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, sejalan dengan rencana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI),” ujar Paber.
Ia menjelaskan, MCSP 2026 mencakup tujuh area intervensi yang menjadi indikator penilaian, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Paber menyebutkan, berdasarkan capaian MCSP 2025, Pemerintah Kabupaten Toba memperoleh nilai 80,5 dengan kategori “terjaga” dan berada di peringkat keenam se-Sumatera Utara.
“Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba telah mengimplementasikan pendekatan pencegahan korupsi melalui ketujuh area tersebut,” katanya.
Namun, capaian berbeda terlihat dalam hasil SPI 2025. Pemerintah Kabupaten Toba memperoleh nilai 71,59 dengan kategori “rentan” dan berada di peringkat ke-14 se-Sumatera Utara.
Menurut Paber, hasil tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat integritas dan membenahi aspek-aspek yang masih memiliki celah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Capaian ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba,” ujarnya.
Ia berharap sosialisasi tersebut mampu meningkatkan pemahaman seluruh aparatur mengenai pentingnya membangun budaya kerja yang berintegritas, transparan, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
Sementara itu, Auditor Penyuluh Antikorupsi Madya Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar, Ricky Martin Erzuki Damanik, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.
Dalam laporan kegiatan yang dibacakan Plt.
Inspektur Kabupaten Toba, Ronald Gultom, disebutkan bahwa sosialisasi merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya perilaku antikorupsi.
“Kegiatan sosialisasi antikorupsi dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman bersama tentang pentingnya perilaku antikorupsi dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun mitra usaha,” kata Ronald.
Materi yang disampaikan mencakup regulasi mengenai gratifikasi, benturan kepentingan, pelaporan harta kekayaan, serta strategi pencegahan korupsi melalui MCP KPK dan SPI.
Kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif yang membahas sejumlah kasus serta langkah konkret yang dapat dilakukan aparatur untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
Ronald menegaskan, penguatan integritas harus menjadi komitmen bersama agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara bersih, efektif, transparan dan bertanggung jawab.
“Dengan demikian, diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Toba sehingga Toba yang Mantap dapat terwujud,” pungkasnya. (Tomuan S/Ril)
