STM HILIR | METRO24JAM.CO.ID – Proyek peningkatan ruas Jalan Desa Negara–Sp. Greahan, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, senilai Rp2.544.433.000 yang bersumber dari APBD 2026 dan dikerjakan CV H. Simon, kian menuai sorotan.
Hasil pantauan lanjutan wartawan di lokasi pekerjaan, tepatnya ruas Desa Negara–Beringin–Sp. Keriahen, menemukan lima kejanggalan yang patut mendapat perhatian serius dari Dinas SDABMBK Kabupaten Deli Serdang.
Temuan tersebut meliputi ketebalan dinding drainase yang diduga tidak seragam dari spesifikasi 15 sentimeter, konstruksi parit berkelok-kelok, permukaan atas dinding tidak rata, dugaan kemiringan dasar saluran terbalik karena bagian hilir lebih tinggi dari hulu, serta tidak terlihatnya tulangan besi pada beberapa segmen.
Temuan paling krusial adalah dugaan kesalahan elevasi dasar saluran. Jika benar hilir lebih tinggi daripada hulu, kondisi tersebut berpotensi menghambat aliran air dan menyebabkan genangan. Fungsi utama drainase pun patut dipertanyakan.
Seorang warga menyampaikan kekecewaannya terhadap hasil pekerjaan tersebut.
"Kalau hilir lebih tinggi dari hulu, air mau mengalir ke mana? Jangan sampai drainase ini malah menjadi kolam. Anggaran Rp2,5 miliar lebih, tetapi kualitas pekerjaannya justru dipertanyakan," ujarnya.
Sementara itu, mandor lapangan bermarga Tambunan berdalih bahwa bentuk drainase yang berkelok disebabkan keberatan warga terkait lahan. Mengenai ketebalan dinding, ia menyebut bagian tersebut akan dikikis kembali.
Namun, penjelasan tersebut belum menjawab persoalan permukaan atas dinding yang tidak rata, dugaan elevasi dasar saluran yang terbalik, serta keberadaan tulangan besi.
Sorotan kini mengarah kepada Dinas SDABMBK dan konsultan pengawas. Publik mempertanyakan sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap pekerjaan yang menggunakan uang rakyat tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas SDABMBK Kabupaten Deli Serdang, H. Suparno, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi wartawan.
Warga Desak Pemeriksaan dan Evaluasi Pembayaran
Masyarakat mendesak Bupati Deli Serdang dan Dinas SDABMBK segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, meliputi pengukuran elevasi menggunakan waterpass, pemeriksaan ketebalan dinding, mutu beton, keberadaan tulangan besi, serta kesesuaian pekerjaan dengan gambar dan spesifikasi kontrak.
Warga juga meminta agar pembayaran termin dievaluasi dan ditahan sesuai ketentuan apabila ditemukan pekerjaan yang belum memenuhi persyaratan teknis, sampai dilakukan perbaikan.
Jika tidak ada tindakan konkret, masyarakat menyatakan akan membawa dokumentasi temuan tersebut ke Inspektorat, BPK, dan Kejaksaan Negeri Deli Serdang untuk meminta pemeriksaan lebih lanjut.
Jangan sampai proyek bernilai miliaran rupiah hanya menghasilkan bangunan yang terlihat selesai, tetapi kualitas dan fungsi manfaatnya justru dipertanyakan. Dinas SDABMBK dan konsultan pengawas harus bertanggung jawab memberikan penjelasan kepada publik. Uang rakyat bukan untuk pekerjaan asal jadi! (Ril / Tim)
