JAKARTA | METRO24JAM.CO.ID – Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) resmi menetapkan Hardep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) A-PPI masa bakti 2026–2031. Penetapan tersebut berlangsung di Hotel The Tavia, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Hardep menerima amanah untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari Ketua Umum periode sebelumnya, Ade Julhaidir. Keputusan tersebut menjadi momentum penting bagi konsolidasi dan penguatan organisasi dalam menghadapi dinamika dunia pers yang semakin kompleks.
Munas I A-PPI yang diselenggarakan oleh DPP A-PPI selaku tuan rumah itu dihadiri jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari berbagai wilayah Indonesia.
Kegiatan nasional tersebut juga dihadiri sejumlah perwakilan kepolisian, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kewartawanan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi internal sekaligus membangun A-PPI sebagai organisasi yang solid, profesional, independen, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pers nasional.
Di bawah kepemimpinan Hardep, A-PPI dihadapkan pada sejumlah agenda strategis, mulai dari pembenahan sistem organisasi, peningkatan kompetensi anggota, hingga penguatan tanggung jawab intelektual, moral, dan sosial dalam menjalankan profesi jurnalistik.
Di tengah derasnya arus informasi digital, wartawan dituntut tidak hanya cepat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga harus mengedepankan akurasi, verifikasi, independensi, keberimbangan, serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 3 menegaskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara Pasal 7 ayat (2) menegaskan kewajiban wartawan untuk memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Dalam konteks tersebut, A-PPI diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan, peningkatan kapasitas, sekaligus menjaga kehormatan dan profesionalisme insan pers.
Untuk masa bakti 2026–2031, sejumlah program prioritas menjadi perhatian kepemimpinan baru, di antaranya:
1. Peningkatan Kapasitas Jurnalistik, melalui pelatihan berkelanjutan mengenai regulasi pers, jurnalistik profesional, etika pemberitaan, dan perkembangan teknologi digital.
2. Penegakan Etika dan Disiplin Organisasi, dengan memperkuat pengawasan internal serta mendorong seluruh anggota konsisten menaati Kode Etik Jurnalistik.
3. Penguatan Kemitraan Kelembagaan, melalui hubungan konstruktif dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, tanpa mengesampingkan independensi serta fungsi kontrol sosial pers.
Munas I A-PPI diharapkan tidak berhenti sebatas pergantian kepemimpinan, tetapi menjadi titik awal pembenahan dan penguatan organisasi secara menyeluruh.
Kepemimpinan Hardep periode 2026–2031 kini membawa harapan agar A-PPI semakin berperan dalam mencetak wartawan yang kompeten, berintegritas, berani menyampaikan fakta, serta tetap menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab kepada publik. (*)
