Perpanjangan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepatuhan pemberi kerja, mendukung penyelesaian permasalahan hukum, serta mengoptimalkan pemulihan piutang iuran guna memastikan semakin banyak pekerja memperoleh haknya atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyampaikan apresiasi kepada JAMDATUN beserta seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia atas sinergi yang selama ini telah terjalin dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Menurut Saiful, amanat yang diemban BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja Indonesia, tetapi juga memastikan dana amanah peserta dikelola secara prudent, profesional, dan akuntabel. Untuk menjalankan amanah tersebut, BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan dukungan berbagai pihak, khususnya JAMDATUN sebagai mitra strategis dalam memperkuat aspek hukum dan tata kelola organisasi.
"Kami sangat membutuhkan dukungan dari banyak pihak, khususnya dukungan dari JAMDATUN sebagai mitra strategis dalam bagaimana kami menjalankan amanah ini, khususnya penguatan di aspek hukum dan tata kelola organisasi," ujar Saiful.
Saiful menjelaskan, sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan JAMDATUN selama ini telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kepatuhan pemberi kerja. Sepanjang tahun 2025, lebih dari 20 ribu Surat Kuasa Khusus (SKK) nonlitigasi diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara. Upaya tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan lebih dari 10 ribu badan usaha serta pemulihan iuran sebesar Rp495,15 miliar.
Selain itu, penguatan kepatuhan juga dilakukan melalui Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hingga April 2026 telah terbentuk 71 forum yang terdiri atas 16 forum tingkat provinsi dan 55 forum tingkat kabupaten/kota.
Forum tersebut menjadi wadah koordinasi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, serta para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi permasalahan, memperkuat pengawasan, dan mendorong peningkatan kepatuhan pemberi kerja secara berkelanjutan.
"Kami juga berharap kerja sama yang telah berjalan melalui 71 Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat terus diperkuat sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh para pekerja Indonesia," tambah Saiful.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Narendra Jatna, mengatakan perpanjangan kerja sama tersebut merupakan wujud komitmen kedua institusi untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Kolaborasi antara Kejaksaan Republik Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan harus terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan," ujar Narendra.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPJS Ketenagakerjaan atas komitmen dan sinergi yang telah terjalin selama ini serta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan.
Melalui perpanjangan PKS ini, BPJS Ketenagakerjaan dan JAMDATUN berkomitmen memperkuat sinergi hingga ke tingkat daerah, mengoptimalkan penegakan kepatuhan dan penyelesaian piutang iuran, serta memperkuat implementasi Forum Kepatuhan sebagai bagian dari upaya mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jamsostek.
"Perpanjangan perjanjian kerja sama ini merupakan langkah untuk melanjutkan sinergi yang telah terbangun, sehingga apa yang kita lakukan bersama dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pekerja Indonesia dan keluarganya," tutup Saiful.
Menindaklanjuti penguatan sinergi tersebut hingga ke daerah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Binjai, Inggrid Maya Sari, menyampaikan bahwa kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan JAMDATUN akan semakin memperkuat upaya peningkatan kepatuhan pemberi kerja di wilayah kerja Cabang Binjai.
Menurut Inggrid, kolaborasi dengan Kejaksaan menjadi instrumen penting dalam memastikan perusahaan memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan pekerja serta membayarkan iuran secara tertib, sehingga hak pekerja atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat terpenuhi.
"Sinergi dengan Kejaksaan tidak hanya berorientasi pada penegakan kepatuhan, tetapi juga memastikan setiap pekerja memperoleh haknya atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ketika perusahaan patuh mendaftarkan seluruh pekerjanya dan membayarkan iuran secara tertib, maka pekerja beserta keluarganya memiliki kepastian perlindungan saat menghadapi risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, maupun kehilangan pekerjaan. Inilah komitmen yang terus kami dorong di wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai," ujar Inggrid.
Ia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai akan terus memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri, pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, serta seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kepatuhan badan usaha dan memperluas cakupan kepesertaan di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.
"Kami optimistis sinergi yang semakin kuat ini akan meningkatkan kepatuhan badan usaha sekaligus memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Dengan demikian, semakin banyak pekerja yang memperoleh perlindungan, sehingga kesejahteraan pekerja beserta keluarganya dapat terus meningkat," tutup Inggrid. (Rom)
