Berani Tampil Beda
Iklan Tahun Baru Sinuraya

Terungkap di Sidang PTUN Medan! Ini 4 Pelanggaran Hukum Pasca Putusan Sela Pemecatan 3 Direksi PD Pasar

 

MEDAN – Dalam sidang umum sengketa 3 Direksi PD Pasar Kota Medan dengan Plt Walikota Medan, sedikit demi sedikit penzoliman yang dilakukan terhadap Dirut PD Pasar Kota Medan, Drs Rusdi Sinuraya mulai terkuak.

Hal ini terungkap saat kuasa hukum PD Pasar Kota Medan, Zulhairi menyampaikan keluhannya kepada Majelis Hakim. Dimana pasca penetapan putusan sela ada perbuatan-perbuatan melawan hukum yang membuat Dirut PD Pasar, Drs Rusdi Sinuraya tidak dapat bekerja dengan maksimal.

Adapun perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah :
1. Mengeluarkan surat ijin berjualan (SPITB) secara gratis
2. Mengeluarkan surat-surat pengambilan mobil dinas oleh Plt Direksi.
3. Mengeluarkan keuangan untuk membayar gaji yang seharusnya menjadi kewenangan para Direksi, 4. Mematikan listrik ruangan Dirut PD Pasar Kota Medan

Akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut, Kuasa Hukum PD Pasar Kota Medan, Zulhairi menghimbau kepada para pihak untuk mentaati putusan sela PTUN Medan.

“Akibat kejadian tersebut, para Direksi menjadi terhalang untuk melakukan tugas-tugasnya. Kami berharap para pihak sama-sama mentaati penetapan yang sudah dikeluarkan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum sesuai penundaan,” terang kuasa hukum PD Pasar Kota Medan, terang kuasa hukum PD Pasar Kota Medan, Zulhairi, Rabu (13/2/2020).

Menanggapi keluhan Kuasa Hukum Penggugat, Ketua Majelis Hakim PTUN Medan, Jimmy Claus Pardede menghimbau kepada semua pihak agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum atas penetapan putusan sela PTUN Medan yang menunda SK pemberhentian 3 Direksi PD Pasar Kota Medan.

“Kami peringatkan Plt Walikota Medan untuk segera memberikan jawaban secara lisan maupun tertulis atas gugatan penggugat. Bukan saatnya lagi (menunjukkan) sikap arogansi. Jangan lagi melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum (atas putusan sela PTUN Medan),” tegasnya.

“Jika pihak tergugat merasa keberatan terhadap putusan sela PTUN Medan, pihak tergugat dapat menggunakan hak jawab. Karena majelis hakim mempunyai kewenangan dan pertimbangan untuk mengeluarkan penetapan penundaan pemberhentian tiga direksi PD Pasar Medan yang dikeluarkan Plt Wali Kota melalui SK,” sambungnya,” katanya mengakhiri.

Diberitakan sebelumnya, Sidang umum PTUN Medan tentang sengketa 3 Direksi PD Pasar Kota Medan sebagai penggugat melawan Plt Walikota Medan sebagai tergugat berjalan singkat. Pasalnya dalam sidang, pihak tergugat yang sudah 2 kali diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat tidak juga mengindahkan perintah Majelis Hakim. Akibatnya, sidang kembali ditunda Minggu depan. (Rom)

3G
Iklan Tahun Baru Ricardo

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.

close
banner iklan melayang