Berani Tampil Beda

Tak Terima Pernyataan Kasi 1, Belasan Warga Desa Sei Mencirim Geruduk Kantor BPN Deliserdang

 

DELISERDANG – Pernyataan Kepala Seksi (Kasi) Infrastruktur Pertanahan Deliserdang, Irwan Muslim, ST yang mengatakan akan membatalkan 36 Sertifikat Hak Milik (SHM) warga Desa Sei Mencirim mendapat reaksi keras dari warga. Tak Terima, warga pun beramai-ramai mendatangi kantor BPN Deliserdang.

“Kami tidak terima surat SHM kami dikatakan dibatalkan akibat keteledoran mereka, katanya kebobolan. Makanya kami kemari (BPN Deliserdang),” Ujar salah seorang warga, Jumat (15/5/2020).

Warga juga menambahkan, kedatangan warga adalah hendak meminta pertanggung jawaban BPN Deliserdang yang mengklaim tanah SHM berada di lahan HGU 92.

“Disekitar lahan kami ini sudah 3 kali okupasi namun punya kami tidak pernah di okupasi karena memiliki SHM. Sudah 6 kali cek bersih, malahan tahun 2017 sudah ada yang pecah berkas menjadi 19 SHM dan dikenakan biaya hingga Rp 150 Juta. Mengapa setelah 12 tahun baru ada kejadian ini,” jelasnya.

Tak Terima dengan pernyataan Kasi Infrastruktur Pertanahan Deliserdang, Irwan Muslim, ST, warga berharap dapat bermediasi dengan Kepala Kantor BPN Deliserdang untuk mendapat kepastian suratnya.

“Rencananya Senin pagi kami akan bertemu dengan Kakan BPN Deliserdang, tadi aspirasi kmai diterima oleh salah staf di BPN Deliserdang. Jika tidak kami akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar di Kantor BPN Deliserdang ini,” tegasnya.

Dilokasi yang sama, staf BPN Deliserdang yang menerima aspirasi warga Desa Sei Mencirim berjanji akan mempertemukan warga dengan Kepala Kantor BPN Deliserdang.

“Nanti kita akan atur pertemuan dengan Pak Kakan,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Aksi pengerusakan lahan milik warga Desa Sei Mencirim yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh PTPN 2 membuat Kepala Seksi (Kasi) Infrastruktur Pertanahan Deliserdang, Irwan Muslim, ST terkejut. Ironisnya, ia juga menegaskan bahwa BPN Deliserdang kebobolan membuat surat tanah warga.

“Kita kan masih bilang stanvas pada pihak PTPN 2, adukanlah kalo begitu. Menurut instruksi Kanwil, ini di stanvaskan dulu, hari ini anggota saya dan orang seksi BPN Deliserdang diperiksa Poldasu. Sudah saya bilang saat rapat stanvaskan dulu,” ujar Kasi Infrastruktur Pertanahan Deliserdang, Irwan Muslim, ST terkejut saat menerima perwakilan warga Desa Sei Mencirim di Kantor BPN Deliserdang, Rabu (13/5/2020).

Lalu ia juga membenarkan, bahwa terbitnya surat Sertifikat Hak Milik (SHM) milik warga Desa Sei Mencirim asli dan dari BPN Deliserdang.

“Kemarin saat rapat ditanya apakah ini sertifikat, benar, ini memang asli. Inilah akibat proyek tahun 2008, ini saya data dan ada kebobolan terbitnya 36 surat di atas HGU ’92,” kata Irwan.

Irwan menambahkan, saat ini ia sebagai seksi 1 telah menyiapkan datanya dan saat ini telah dipersiapkan seksi 5. Jika selesai, semua tergantung keputusan pimpinan.

“Ini masih saya data, saya tinjau lapangan, buat tim, buat berita acara lapangan, Desa pun kita datangi. Informasi ini akan kita kirim ke pimpinan, pimpinan akan melaporkan ke Kanwil. Apa pun putusan pimpinan. Jadi surat SHM ini tidak mungkin dileges lagi. Jika kita berandai-andai, surat SHM ini akan dibatalkan, ada cacat administrasi, sesuai undang agraria 11/2016 ada hak BPN melakukan pembatalan SHM,” cetusnya.

Namun Keterangan Kasi Infrastruktur Pertanahan Deliserdang, Irwan Muslim dibantah oleh warga Desa Sei Mencirim. Ia menegaskan bahwa pada tahun 2017, ia dapat memecah surat tanah SHM menjadi 19 surat dan ditandatangani oleh Irwan Muslim.

“Tahun 2017, dilahan yang sama dengan Nomor Surat 262, saya beli dan saya pecah menjadi 19 surat, ini sah. Ditanda tangani Kakan dan Pak Irwan Muslim. Apakah ini kebobolan?,” tanyanya.

Namun saat ditanya apakah ia mengetahui tanahnya berada dilahan HGU, ia tidak mengetahui.

“Saya kurang tahu kalo itu katanya tanah HGU, yang penting surat itu saya ketahui SHM. Dan untuk balik nama dan pemecahan surat saya itu dikenakan biaya sekitar Rp 150 Juta. Dan saat ini lahannya di okupasi PTPN 2. Saya harap ucapan BPN dengan alasan kebobolan harus ditindak tegas,” tegasnya.

Dilokasi yang sama, Kepala Dusun Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Maju Ginting kecewa dengan ucapan pihak BPN yang terkesan mengada-ada.

“Ini ada SHM atas nama Pak Subari, surat tanahnya dilahan yang sama, namun tanggal 29/4/2020 bisa dileges. Artinya kebobolan lagi? Jadi saya harap Pak Kapoldasu untuk menyelidiki ini. Apa permasalahan kami ini pak?,” harapnya mengakhiri. (Rom)

Subscribe kami. Anda akan berlangganan informasi berita terbaru.

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.