Berani Tampil Beda

Sidang PTUN Plt Walikota Medan ‘VS’ 3 Direksi PD Pasar. Majelis Hakim Peringatkan Keras Tergugat

 

MEDAN – Sidang umum PTUN Medan tentang sengketa 3 Direksi PD Pasar Kota Medan sebagai penggugat melawan Plt Walikota Medan sebagai tergugat berjalan singkat. Pasalnya dalam sidang, pihak tergugat yang sudah 2 kali diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat tidak juga mengindahkan perintah Majelis Hakim. Akibatnya, sidang kembali ditunda Minggu depan.

Hal ini membuat Ketua Majelis Hakim, Jimmy Claus Pardede mengeluarkan peringatan keras terhadap tergugat (Plt Walikota Medan) kepada kuasa hukumnya Daldiri untuk segera memberikan jawaban atas gugatan dari penggugat.

Dalam sidang yang berjalan singkat, kembali Ketua Majelis Hakim PTUN Medan mengimbau kepada semua pihak agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum atas penetapan putusan sela PTUN Medan yang menunda SK pemberhentian 3 Direksi PD Pasar Kota Medan.

“Kami peringatkan Plt Walikota Medan untuk segera memberikan jawaban secara lisan maupun tertulis atas gugatan penggugat. Bukan saatnya lagi (menunjukkan) sikap arogansi. Jangan lagi melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum (atas putusan sela PTUN Medan),” kata Jimmy Claus Pardede saat memimpin sidang lanjutan gugatan tiga direksi PD Pasar Medan atas SK pemberhentian yang dikeluarkan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution, Selasa (11/02/2020).

Jimmy mengemukakan hal itu saat memberikan kesempatan kepada Julkhairi selaku kuasa hukum tiga Direksi PD Pasar terkait materi gugatannya. Termasuk juga membeberkan persoalan-persoalan kinerja yang terjadi di lingkungan perusahaan daerah itu pasca keluarnya putusan sela PTUN Medan yang menunda SK pemberhentian tiga direksi PD Pasar Medan. Sebagaimana diketahui, Pemko Medan tetap pada sikapnya dengan menunjuk Nasib sebagai Plt Dirut PD Pasar Medan dan tidak mentaati putusan sela PTUN Medan.

Sebelum menutup sidang, Jimmy mengimbau kepada kuasa hukum tergugat maupun penggugat harus memberikan penjelasan mengenai pengetahuan hukum tentang putusan sela PTUN Medan kepada masing-masing pemberi kuasa.

“Saya pikir kedua kuasa hukum tidak lagi perlu dijelaskan. Masing-masing kan
pengacara senior dan sudah memahami hukum. Saya minta agar kedua kuasa hukum kedua belah pihak untuk memberikan edukasi tentang hukum yang saat ini terjadi,” katanya.

“Jika pihak tergugat merasa keberatan terhadap putusan sela PTUN Medan, pihak tergugat dapat menggunakan hak jawab. Karena majelis hakim mempunyai kewenangan dan pertimbangan untuk mengeluarkan penetapan penundaan pemberhentian tiga direksi PD Pasar Medan yang dikeluarkan Plt Wali Kota melalui SK,” sambungnya.

Dalam kasus ini jelasnya, PTUN Medan menjalankan peraturan perundangan di Indonesia dan penetapan penundaan pemberhentian tiga direksi PD Pasar Medan sesuai hukum.

Sementara kuasa hukum penggugat Zulkhairi mengatakan pihak tergugat sudah diberikan kesempatan yang ke 2 atas jawaban terhadap gugatan yang dilakukan penggugat.

“Tadi juga sama-sama kita dengar dari ketua majelis hakim agar semua pihak taat kepada putusan sela PTUN Medan yang menunda SK pemberhentian tiga direksi. Dan dengan tegas beliau (ketua majelis hakim-red) mengatakan bukan saatnya lagi mempertontonkan arogansi,” katanya.

Pantauan wartawan, sidang hari itu dihadiri tiga direksi PD Pasar Medan selaku pihak penggugat yakni Dirut PD Pasar Medan Rusdi Sinuraya, Direktur Operasional Yhonny Anwar dan Direktur Pengembangan dan SDM Arifin Rambe.

“Kami menghadiri sidang untuk melihat uji materi atas gugatan kami soal SK pemberhentian. Prinsipnya kami ingin mencari keadilan hukum,” kata Rusdi Sinuraya. (Rom)

3G

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.

close
banner iklan melayang