Berani Tampil Beda

Sidang Ketiga Di PTUN Dan Surat Klarifikasi BKN, Kuasa Hukum Minta Bupati Batubara Kembalikan Jabatan Irnawati

 

MEDAN – Sidang ketiga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait pemecatan secara sepihak Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Batubara, Irnawati oleh Bupati Batubara akhirnya telah memasuki materi pokok perkara yang akan dilaksanakan pembacaan gugatan pemeriksaan saksi dan bukti-bukti.

“Hari ini pemeriksaan terakhir, pemeriksaan berkas yaitu sidang persiapan dan sudah di ACC dan sudah masuk ke materi pokok perkara yang akan dilaksanakan pembacaan gugatan pemeriksaan saksi dan bukti-bukti,” ujar Kuasa Hukum Irnawati, Dedi Suheri, SH didampingi Reno Ariska, SH, Kamis (16/7/2020).

Dedi menambahkan bahwa saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VI juga telah menyurati langsung Bupati Batubara untuk klarifikasi pemberhentian jabatan Irnawati, SE.

“Selain permasalahan PTUN, pemberhentian jabatan Irnawati, disini juga ada surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional 6 tentang klarifikasi pemberhentian jabatan Irnawati yang ditujukan kepada Bupati Batu Bara untuk mengklarifikasi ulang jabatan klien kita. Harapan kita adalah Bupati Batu Bara tanggap dengan surat dari BKN dan mengembalikan atau mempekerjakan kembali Irnawati sesuai Jabatannya,” harapnya.

Ironisnya, saat ini, penggugat, Irnawati tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan tidak diberikan ijin untuk bersidang dengan alasan Bada Kepegawaian Daerah (BKD) Batubara tidak mengijinkan ia bersidang.

“Seharusnya ia (Irnawatai) datang karena ini sidang dia, namun ia tidak diberikan ijin dari BKD kepada dia untuk sidang. Mereka mempertanyakan surat dari pengadilan, sekarang sistemnya E-Court, tidak ada panggilan surat, seharusnya administrasi Pemkab Batubara juga mengerti dengaN sistem sekarang, panggilan sidang langsung dikirim kepada kita melalui sisten E-court bukan lagi surat, sudah seluruh Indonesia itu,” tegas Dedi Suheri, SH mengakhiri.

Dilokasi berbeda, turunnya surat dari BKN Regional VI yang meminta klarifikasi pemberhentian Irnawati dari jabatannya mendapat perhatian serius dari Pemkab Batu Bara dengan mengadakan rapat yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Kamis (16/7/20) yang dipimpin oleh Asisten III Setdakab Batu Bara Renol Asmara.

Ketika dikonfirmasi tidak diijinkannya Irnawti mengikuti sidang, Kepala BKD Batubara, M.Daud mengatakan bahwa terkait tidak keluarnya ijin Irnawati untuk mengikuti sidang dikarenakan kehadiran PNS ke pengadilan pada jam kerja harus ada permintaan dari pengadilan ke atasan PNS yang bersangkutan.

“Pemkab Batubara menyatakan sikap menunggu selesainya proses sidang di PTUN Medan. “Kita tak mau mendahului putusan PTUN,” katanya.

Disebutkan Daud bahwa dalam gugatan ke PTUN, Irnawati memberi kuasa penuh kepada Kuasa Hukum. Jadi seharusnya Kuasa Hukumlah yang menghadiri sidang. “Jadi menurut saya tidak dihadiripun (oleh Irnawati sebagai penggugat) tak apa apa,” Kata Daud.

Begitu juga saat dikonfirmasi kepada Kadis Sosial Batubara, Ishak, Spd mengatakan bahwa pencopotan Irnawati tidak semerta harus mendapat rekomendasi darinya. Namun saat dipertanyakan kesalahannya hingga dicopot, ia enggan menjelaskan lebih jauh.

“Saya tidak masuk ke arena itu, saya yang sepengetahuan saya ia bekerja sesuai pekerjaannya, sesuai prosedur. Sesuai surat akte itukan sudah saya jelaskan, ia bekerja sesuai porsinya,” tegasnya mengakhiri. (Rom)

Subscribe kami. Anda akan berlangganan informasi berita terbaru.

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.