Berani Tampil Beda

Pengerusakan Lahan Warga Sei Mencirim Dikecam Keras, PTPN II Diminta Ganti Kerugian Rakyat

 

MEDAN – Tindakan pengerusakan yang dilakukan oleh PTPN II Sei Semayang secara membabi buta terhadap lahan dan rumah warga Sei Mencirim, Sunggal yang jelas memiliki bukti kepemilikan Surat tanah berupa Surat Hak Milik (SHM) mendapat kecaman keras dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Pengamat Sosial dan Politik, Wara Sinuhaji.

Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh PTPN II Sei Semayang merupakan tindakan tidak berprikemanusiaan. Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara (USU) ini meminta pihak PTPN II untuk bertanggung jawab mengganti kerugian Masayarakat tersebut.

“Saya kecewa melihat PTPN II melakukan perampasan, merusak dan mengokupasi tanah rakyat. Ini menunjukkan tidak berprikemanusiaannya PTPN mengokupasi lahan-lahan pelepasan HGU. PTP juga sembrono dan tidak jeli bagaimana ia secara sembrono mengokupasi tanah masyarakat Sei Mencirim. Itukan jelas, masyarakat itu semua ada alas haknya yaitu SHM yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujarnya.

Wara mengingatkan agar pihak PTPN tidak mengokupasi lahan rakyat yang membuat rakyat kecewa. “Jangan diokupasi tanah rakyat, sekarang ini rakyat sudah menjerit, itukan sumber utama pencarian mereka, kita harap pihak PTPN mengembalikan tanah rakyat itu, tidak ada hak PTP mengokupasi tanah rakyat itu,” tegasnya.

Lalu, Wara menegaskan bahwa tanah yang ditempati warga tersebut merupakan lahan yang secara generatif dikuasai dan telah berkali-kali diperjual belikan.

“Jadi wajar masyarakat melaporkan PTPN itu untuk membuktikan keabsahan sertifikat tersebut, apakah benar PTP yang memiliki atau rakyat,” jelasnya.

Wara meminta PTPN II untuk menarik diri dari tanah warga Sei Mencirim yang diokupasinya. Selain itu agar jelas bahwa tanah yang diokupasinya itu bukan tanah milik PTPN II tapi itu tanah milik rakyat.

“Jelas tanah yang dimiliki warga Sei Mencirim itu sudah turun menurun dimiliki dan diusahainya. Bahkan ada tanaman durian dan lainnya. Ini menunjukkan tanah tersebut sudah lama diusahai oleh mereka,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Ralasen Ginting dan Ninjo Karo Karo dengan membawa Surat Hak Milik (SHM) tanah miliknya nekat mendatangi SPKT Polda Sumut. Pasalnya rumah dan tanaman yang ditanamnya di Dusun VI Desa Sei Mencirim, Kutalimbaru, Deliserdang diratakan oleh PTPN II Sei Semayang. Ironisnya, pengerusakan tersebut tanpa ada pemberitahuan kepada pemilik tanah yang jelas memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), Selasa (24/3/2020).

Menurut informasi, eksekusi lahan dilakukan oleh PTPN 2 Sei Semayang bersama TNI/POLRI, Minggu (15/3/2020) lalu. Dengan membawa pasukan gabungan, pihak PTPN2 Sei Semayang langsung membuldozer tanah milik masyarakat yang nyatanya memiliki hak milik atas tanah berupa SHM. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tak terima, korban pun melaporkan kasus tersebut ke SPKT Poldasu dengan Nomor STTLP/583/2020/Sumut/SPKT ” I ” tanggal 24 Maret 2020.

“Kami ada 39 orang yang memiliki SHM. Saat mengeksekusi, tidak pemberitahuan sebelumnya, tanpa melihat fakta yang ada dan keterangan dari masyarakat pemilik sah hak atas tanah (SHM), pihak PTPN 2 Sei Semayang langsung meratakan bangunan dan tanaman milik masyarakat yang mempunyai hak alas atas tanah. Bangunan dan tanaman yang di tanam oleh masyarakat, diratakan dengan paksa,” ujar korban, Ralasen Ginting kepada wartawan.

Ralasen menambahkan, karena kejadian tersebut, ia dan pemilik tanah lainnya pun melaporkan kasus ini ke SPKT Poldasu. “Pihak PTPN 2 harus bertanggung jawab atas eksekusi lahan kami ini. Akibatnya, selain rumah, tanaman kami juga di buldozer. Kami sangat merugi,” ujarnya mengakhiri.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Dusun (Kadus) Desa Sei Mencirim, Kutalimbaru, Maju Sembiring membenarkan bahwa eksekusi lahan PTPN II Sei Semayang tanpa adanya pemberitahuan kepada 39 warga yang memiliki surat kepemilikan tanah (SHM).

“Tidak ada pemberitahuan kepada pemilik tanah. Pemberitahuan di Balai Desa hanya kepada para penggarap yang tidak memiliki surat,” terangnya.

Dilokasi yang sama, Presidium Garuda Merah Putih Comunity (GMPC), Dedi Harvisyahari berharap Kapoldasu Irjen Pol Drs. Martuani Sormin Siregar untuk menjadikan atensi laporan warga tersebut.

“Kami harap Bapak Kapoldasu untuk mengatensi laporan warga tersebut. Pihak PTPN II harus bertanggung jawab atas eksekusi dilahan milik warga. Kepada masyarakat Dusun VI, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, yang tanah/lahannya yang terkena eksekusi oleh pihak PTPN II Sei Mencirim, diharapkan segera membuat laporan ke SPKT POLDA Sumut agar dapat ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian,” tegasnya mengakhiri. (Rom)

3G

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.

close
banner iklan melayang