Berani Tampil Beda

Demo Tolak RUU Cipta Lapangan Kerja, Ratusan Mahasiswa Pematangsiantar Bentrok Dengan Polisi

 

PEMATANGSIANTAR – Aksi demo tolak RUU Cipta Lapangan Kerja oleh ratusan mahasiswa yang mengatas namakan dirinya Gerilyawan” atau Gerakan Rakyat Melawan berakhir ricuh, Kamis,(08/10/2020).

Kedatangan ratusan massa Gerilyawan atau Gerakan Rakyat Melawan ke kantor DPRD Pematangsiantar disambut Polisi yang berdiri merapatkan barisan dengan cara memblockir Pintu masuk Kantor DPRD. Tampak keseluruhan personil Polresta Pematangsiantar dan satuan kompi Brimob berjaga dilingkungan sekitar kantor.

Tampak diluar pintu pagar kantor DPRD Beberapa koordinator Gerilyawan secara berganti ganti melakukan orasi politik tolak RUU (Rancangan Undang Undang ) Cipta Lapangan Kerja. Tidak beberapa lama salah satu koordinator massa gerilyawan meminta kepada pihak kepolisian agar memberikan mereka masuk didalam lingkungan Kantor DPRD untuk menyampaikan orasi mereka. Namun pihak kepolisian tidak menyanggupi permintaan massa Gerilyawan sehingga tak beberapa lama terjadi aksi dorong mendorong. Dengan spontan dari belakang massa berterbangan gelas gelas berisi air aqua dan sandal sandal bahkan beberapa batu ke arah pihak personil kepolisian.

Salah seorang personil kepolisian Polresta Pematangsiantar berdarah darah akibat lemparan batu dari massa pendemo. Kerusuhan ini mengakibatkan tiga personel Polres Siantar mengalami luka-luka terkena lemparan batu dari massa pendemo.

Salah satunya adalah Bripka Junias Simbolon, yang mengalami luka di kepala akibat lemparan batu dari massa. Dengan kondisi kepala berdarah-darah ia kemudian langsung cepat-cepat ke Klinik Polres Pematang Siantar.

Adapun orasi dari masing masing koordinator massa Gerilyawan menuntut dibatalkannya OMNIBUSLAW dan Mosi Tidak Percaya dan Minta di sahkan RUU PKS kemudian meminta di hentikan represifitas aparat terhadap demonstran.

Beberapa alasan. Massa gerilyawan atau gerakan rakyat melawan menolak diterbitkannya Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja adalah Sebagai berikut:
1. Berkurangnya waktu istirahat dan cuti
2. Bentuk pengupahan berdasarkan satuan hasil dan waktu.
3. Berkurangnya uang penggantian HAK.
4. Dihapusnya Ketentuan Sanksi pidana bagi perusahaan.
5. Semakin besarnya peluang perusahaan untuk melakukan PHK dan OUTSOURCING.
6. Status kerja PKWT ( Perjanjian kerja waktu tertentu) dihapus.
7. Waktu kerja lembur diperpanjang.
8. Memperbesar kemungkinan perusahaan memperkerjakan tenaga kerja asing.
9. Semakin mudahnya dalam pengurusan AMDAL sehingga berpotensi memperbesar kerusakan lingkungan hidup.

Penulis : Hendri Siadari

Subscribe kami. Anda akan berlangganan informasi berita terbaru.

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.