Berani Tampil Beda

Copot Kabid Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Bupati Batu Bara Digugat Ke PTUN Medan

 

MEDAN – Pencopotan Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara, Irnawaty oleh Bupati Batu Bara, Zahir mendapat perlawanan dari bawahannya. Tidak tanggung-tanggung, melalui Kantor Hukum Dedi Suheri, SH & Associates menggugat Surat Keputusan Nomor 256/BKD/2020 ke PTUN Medan.

“Maka kami dari Kantor Hukum Dedi Suheri, SH & Associates mengajukan gugatan ke PTUN Medan terhadap Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 256/BKD/2020 tentang oemberhentian pengangkatan dan pemindahan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan 15 Mei 2020. Ada testimoni dari klien kami bawah tindakan Bupati Batu Bara yang mencopot bawahannya dinilai tindakan sewenang-wenang,” ujar Kuasa Hukum, Asril Siregar, SH.MH didampingi oleh Dedi Suheri, SH, Selasa (30/6/2020).

Asril menambahkan, kliennya menjabat sebagai Kabid Pemberdayaan Masyarakat Miskin pertanggal 17 April 2020 sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Batu Bara tentang Penetapan sekaligus Surat pernyataan tugas dari BKD pada tanggal yang sama.

“Dari sistematis kerja, klien kami menunjukkan kinerja yang positif dan maksimal. Namun setelah 29 hari menjabat Kabid, tanpa alasan yang jelas Bupati Batu Bara memberhentikan bawahannya. Hal inikan sangat mencederai perasaan setiap bawahan yang sedang bekerja maksimal untuk mengabdi untuk Pemkabnya. Gugatan ini juga mengkoreksi kepada Bupati agar tidak bertindak sewenang-wenang,” katanya.

Lalu, Asril menjelaskan, langkah awal kliennya telah melayangkan Surat keberatan kepada Bupati Batu Bara namun tidak mendapat respon.

“Ada hal fundamental yang harus kami sampiakan bahwa pencopotan klien kami 2 hari pasca penyidik Kejatisu melakukan pemeriksaan Bansos di Kabupaten Batu BaraBara termasuk klien kami. Padahal sesuai keterangan klien kami ia memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada sebenarnya. Jadi kita bertanya, jika ada PNS bekerja maksimal, baik dan patuh pada hukum, jangan ada pejabat yang khawatir keterangannya itu membahayakan bagi yang lainnya,” terangnya.

“Harapan kami Pengadilan TUN Medan, majelis hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat membatalkan surat Keputusan Bupati Batu Bara dan menunda surat keputusan itu sampai dengan waktu yang ditentukan hingga menjadi keputusan yang berkekuatan hukum tetap,” jelasnya mengakhiri.

Di lokasi terpisah saat di konfirmasi melalui telepon selulernya, Kepala BKD Batu Bara, Muhammad Daud menyarankan wartawan untuk mempertanyakan mutasi tersebut ke Dinas Sosial.

“BKD tidak bisa bekerja sendiri ada tim dalam penanganan ini” ucapnya sembari menutup Hpnya. (Tim)

Subscribe kami. Anda akan berlangganan informasi berita terbaru.

3G

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.

close
banner iklan melayang