Berani Tampil Beda

Soal Kisruh 36 SHM Dengan HGU PTPN 2, Kakan BPN Terima Perwakilan Warga Desa Sei Mencirim

 

DELISERDANG – Akhirnya setelah beberapa kali mengadukan nasibnya ke Kantor BPN Deliserdang, perwakilan warga Desa Sei Mencirim yang lahan pertaniannya dirusak oleh PTPN 2 diterima langsung oleh Kepala Kantor BPN Deliserdang, Fauzi. Dalam pertemuan tersebut, Fauzi meminta kepada 36 masyarakat Desa Sei Mencirim untuk melaporkan permasalahan pengerusakkan tanamannya ke Posko Pengaduan PTPN2, Selasa (19/5/2020)

“Saya simpati dengan kawan-kawan, tolonglah dulu datang ke Posko kaitan dengan tanaman yang sudah mereka rusak, paling tidak dengarkan dulu apa kata mereka, jika masyarakat berkenan dengan konsep mereka silahkan, kalo tidak, kan ada tempatnya. sampaikan salam saya kepada masyarakat Desa Sei Mencirim agar tidak ada bentrok fisik dilapangan,” harap Kepala Kantor BPN Deliserdang, Fauzi kepada perwakilan warga Desa Sei Mencirim.

Fauzi menambahkan bahwa saat ini pihaknya tidak lagi menangani persoalan 36 SHM warga Desa Sei Mencirim dikarenakan persoalan tersebut telah diambil alih oleh Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara dan pusat.

“Sertifikat baik subsidi maupun dimohonkan sendiri pastinya telah memenuhi mekanisme atau prosedur, tentu kaitan ini pasti panjang, terlebih lagi karena pengakuan masyarakat telah menguasai sejak tahun 1980, kemudian HGU keluar sebelum tahun 80. Saat ini penanganan persoalan ini sudah diambil alih Kakanwil dan pusat. Saya harap masyarakat bersabar,”katanya.

Lalu Fauzi menjelaskan sesuai rapatnya bersama Kakanwil BPN Sumut dan pihak PTPN2, saat ini pihak PTPN2 telah membuka diri kepada masyarakat dengan membuka POsko kepada masyarakat yang tumbuhan dan lahannya dirusak oleh PTPN2.

“Yang kita mediasi adalah tali asihnya. saat ini kita tidak bisa masuk areal masalah tanah hingga sampai ada keputusan dari pusat. Jumat lalu kami rapat bersama Kakanwil dan kita undang PTPN 2, mereka sudah membuka Posko kepada masyarakat, saya harap masyarakat melapor agar mereka menyelesaikan tali asihnya,” himbaunya.

Namun saat dipertanyakan keabsahan Sertifikat Hak Milik (SHM) 36 warga Sei Mencirim, Fauzi menjelaskan bahwa SHM milik warga benar dikeluarkan oleh BPN Deliserdang yang pembuatannya dilakukan pada tahun 2008 yang dilakukan oleh pihak ketiga asal Bandung.

“Secara perdata ini merupakan produk BPN, ada lambang Garuda juga disana, kejadian ini akibat adanya over lapping. Memang aturan main hari ini ada pergeseran terhadap sistem kinerja kita dengan sistem, jadi objek itu terkunci di komputer. Berbeda di tahun 2008 itu masih manual sistem, terlebih lagi yang melakukan pengukuran itu pihak ketiga dari Bandung, ini harus kita sadari. Yang memohon mewakili warga adalah Kepala Desa dengan membawa bukti SKT. Mekanisme proses mengikat itu 4 bulan, dalam perjalanannya jika tidak ada menyanggah maka lahir SHM. Tapi hari ini, ada orang lain yang menuntut hak, maka sekarang baru masalah. selama sebelum 2008 tidak ada masalah. Maka kita tunggu keputusan akhir apa?,” bebernya.

Terakhir, Kakan BPN Deliserdang membantah telah melakukan pemblokiran terhadap 36 SHM milik warga Desa Sei Mencirim. “Bukan diblokir, namun sudah distop pembukuan pelayanan administrasi terhadap 36 SHM di Desa Sei Mencirim ini,” jelasnya mengakhiri.

Dilokasi yang sama, warga Desa Sei Mencirim berharap pihak BPN dapat menyelesaikan permasalahan yang dialaminya.

“Harapan kami pihak BPN segera menyelesaikan permasalahan ini dan kami juga berharap pihak penyidik Poldasu untuk segera menindak pelaku pengerusakkan tanaman dan bangunan warga,” harap perwakilan warga singkat.

Diberitakan sebelumnya, puluhan warga Desa Sei Mencirim mendatangi SPKT Polda Sumut. Pasalnya rumah dan tanaman yang ditanamnya di Dusun VI Desa Sei Mencirim, Kutalimbaru, Deliserdang diratakan oleh PTPN II Sei Semayang. Ironisnya, pengerusakan tersebut tanpa ada pemberitahuan kepada pemilik tanah yang jelas memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), Selasa (24/3/2020).

Menurut informasi, eksekusi lahan dilakukan oleh PTPN 2 Sei Semayang bersama TNI/POLRI, Minggu (15/3/2020) lalu. Dengan membawa pasukan gabungan, pihak PTPN2 langsung membuldozer tanah milik masyarakat yang nyatanya memiliki hak milik atas tanah berupa SHM. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tak terima, korban pun melaporkan kasus tersebut ke SPKT Poldasu. (Rom)

3G

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.

close
banner iklan melayang