Berani Tampil Beda

Pemprov Sumut Segera Mengusulkan Penerapan New Normal ke Menkes

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) segera mengusulkan penerapan skenario new normal atau tatanan kehidupan baru di masa pandemi Covid-19 kepada Menteri Kesehatan (Menkes). Draf kebijakan ini sedang dikaji di masing-masing pemerintah kabupaten/kota bersama Forkopimda masing-masing.

Penerapan new normal nantinya disesuaikan dengan kondisi Covid-19 di wilayah masing-masing, termasuk mempertimbangkan klasifikasi zona daerah, baik merah, kuning, oranye atau hijau.

“Karena yang paling tahu kondisi wilayah masing-masing dan kemampuan penanganan itu kan Pemkab/Pemko masing-masing. Kita buat draf rekomendasi untuk dibahas. Apabila ada yang kurang ditambahi, yang cocok dilanjutkan dan yang tidak cocok dicoret, sehingga benar-benar menjawab kebutuhan daerah tersebut,” ujar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (16/6).

Menurut Edy, new normal bukan soal pilihan cocok atau tidak cocok. Bukan pula pilihan yang harus diterapkan atau tidak harus diterapkan. Konsep itu jadi satu cara pandang baru dalam menjalani kehidupan, yakni hidup yang berdampingan dengan Covid-19, yakni dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam aktivitas sehari-hari.

“Seperti Kota Medan yang masuk zona merah itu tentu pengaturan protokol kesehatannya lebih ketat. New normal ini artinya kita memahami ada Covid-19, namun bukan berarti aktivitas atau produktivitas kita terhambat,” sebut Edy.

Terkait rencana penerapan new normal tersebut, Edy juga meminta para pelaku usaha, termasuk manajemen mal dan pasar tradisional untuk mempersiapkan diri. Mereka diminta untuk mematuhi aturan protokol kesehatan dalam penerapan new normal nantinya.

“Saat ini kita dalam posisi transisi untuk menuju new Normal. Kita sudah bertemu dengan pakar untuk menentukan new normal ini. Tanggal 20 Juni 2020 kita sudah harus mengajukan ini ke Menteri Kesehatan. Sebelumnya, kita sudah harus melakukan edukasi pada masyarakat mengenai new normal ini, di antaranya mal dan pasar yang harus dipatuhi melalui aturan new normal,” ucap Edy.

Dia mengingatkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut akan menjatuhkan sanksi berupa denda, pada kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan nantinya.

“Ini akan kita atur dalam Pergub dan Perwal sebagai landasan hukumnya. Tujuan agar semua mematuhi aturan ini,” tegasnya.

Aturan penerapan protokol kesehatan pasar dan mal itu antara lain pembatasan jam operasional, pembatasan jumlah pengunjung, pemakaian masker/pelindung wajah (face shield helm), sterilisasi, penyediaan fasilitas pemeriksaan suhu tubuh, sarana cuci tangan, hand sanitizer, sarung tangan, penggunaan sistem pembayaran transaksi nontunai, penerapan kartu antrean, physical distancing dan pengoperasian posko terpadu terdiri dari TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP pada setiap pasar dan mal.

Sumber : Merdeka.com

Subscribe kami. Anda akan berlangganan informasi berita terbaru.

3G

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.

close
banner iklan melayang