Berani Tampil Beda

LSM NCW Dan LP KPK Resmi Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Desa ke Polres Nias

 

GUNUNGSITOLI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nias Corruption Watch (NCW) dan Kordinator Wilayah Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa tahun 2020 untuk pembangunan jalan desa ke Polres Nias, Jumat (20/11/2020).

Sekretaris LSM Nias Corruption Watch, Samabudi Zendrato kepada awak media saat dikonfirmasi mengatakan bahwa sesuai hasil investigasi di lapangan diterima laporan dari masyarakat Desa Ononamolo I Lot mengatakan penggunaan dana desa tahun 2020 untuk pembangunan jalan desa terindikasi korupsi. Hal ini ditemukan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan bestek gambar yang dibuat oleh PPK dan tenaga teknis berdasarkan informasi yang sudah diperoleh dan dihimpun.

Lanjutnya, ia mengatakan bahwa sampai detik ini keberadaan kantor Bumdes Desa Ononamolo I Lot tidak diketahui berdasarkan informasi dari anggota BPD sendiri, dan diketahui bahwa dana Bumdes desa tersebut yang memiliki anggaran Rp 200 Juta lebih tidak jelas penganggarannya serta pengurusnya tidak ada sampai sekarang.

Dia menambahkan bahwa pendapatan desa yang berasal dari hasil sewa peralatan desa tidak jelas sampai sekarang. Oleh sebab itu kita akan laporkan tindakan yang buruk ini kepada pihak penegak hukum terutama Polres Nias agar segera melakukan pemeriksaan dan penyelesaian secara proporsional dan bertanggung jawab, ungkapnya mengakhiri.

Faoziduhu Ziliwu, SH selaku Ketua Korwil LP KPK Kepulauan Nias mengatakan bahwa sebelumnya LP KPK sudah pernah menyurati Kepala Desa Ononamolo I Lot an, Elianus Zai guna meminta klarifikasi tentang pembangunan ruas jalan di Dusun III di Desa Ononamolo I Lot Kecamatan Gunungsitoli Selatan yang menggunakan dana desa Ononamolo I Lot tahun anggaran 2020, namun sampai sekarang belum ada balasan dari Kepala Desa tersebut.

Selanjutnya terkait pembangunan tersebut ditemukan bahwa telah terjadi pengerusakan tanaman pada saat pembangunan jalan sehingga pihak pemilik tanah, Adrianus Harefa menuntut ganti rugi atas pengrusakan tanaman tersebut karena tanah yang digunakan masih belum dihibahkan kepada Pemerintah Desa Ononamolo I Lot, dan hal itu telah menyimpang dari UU No. 6 Tahun 2016 tentang desa.

Dia menambahkan bahwa setelah pihaknya meminta keterangan dari Camat Gunungsitoli Selatan namun pihaknya tidak bisa memberikan tanggapan terkait hal itu. Dalam pelaksanaannya ada kesalahan teknik yang mengakibatkan anggaran begitu besar terpakai sehingga diindikasikan telah terjadi penggelembungan anggaran dana desa.

Dia mengharapkan kepada pihak Pemerintah dalam hal ini Pjs Walikota Gunungsitoli, PMDK Kota Gunungsitoli, Inspektorat, jajaran penegak hukum atau Polres Nias untuk melakukan audit terhadap dana desa yang sudah digunakan, terutama penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam melakukan kebijakan terkait pembangunan jalan desa ini.

Tambah Faoziduhu Ziliwu, SH ketika pihaknya melakukan konfirmasi kepada P3MD di Kecamatan mengatakan bahwa PDTI itu adalah bukan Pendamping Desa (PD) yang sudah ditentukan oleh P3MD itu sendiri, tetapi Pendamping Desa, Mario P Zebua adalah pendamping yang sudah disiapkan oleh Pemerintah desa itu sendiri, sehingga tidak termasuk didalam struktur P3MD dan dibayar dengan sistem kontrak oleh Pemerintah Desa tersebut. Lanjutnya bahwa LP KPK Kepulauan Nias juga segera menyurati P3MD Kota Gunungsitoli dan P3MD Provinsi terkait hal ini, tandasnya mengakhiri.

Salah seorang perwakilan masyarakat Ononamolo I Lot ED kepada awak media mengatakan bahwa kami masyarakat Desa Ononamolo I Lot Kecamatan Gunungsitoli Selatan sangat kecewa dengan kinerja PLD, PD dan PDTI dimana didepan mata mereka sendiri terjadi kecurangan penggunaan dana desa pada pembangunan jalan desa yang seakan dipaksakan pembangunannya, padahal lokasi tanah tersebut masih bermasalah dan belum diberikan hibah oleh pemilik lahan baik pada masa Kepala Desa sebelumnya maupun masa Kepala Desa sekarang. Lanjutnya dia menyesali perlakuan PLD, PD, dan PDTI dimana tugas mereka mengawasi agar pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tidak cacat hukum dan atau bermasalah sehingga pembangunan yang dilakukan tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat desa dimaksud.

Tambahnya bahwa kami masyarakat tidak menerima pekerjaan yang telah dilakukan oleh PLD, PD dan PDTI ini dalam pendampingan penggunaan dana desa yang merugikan keuangan negara dan terus mendorong Pemerintah Kota Gunungsitoli dan instansi terkait termasuk penegak hukum sendiri untuk segera melakukan proses hukum terhadap oknum – oknum tersebut karena telah ada unsur kesengajaan yang dilakukan.

Lanjutnya dengan tegas penggunaan dana Bumdes yang tidak jelas arahnya seperti ada pengkondisian sebelumnya, dimana pelaksanaan musyawarah desa dan rapat BPD dibatasi jumlah peserta rapat alasan Covid-19. Dan masyarakat meyakini bahwa tindakan oknum Kepala Desa ini beserta kroninya dilakukan secara berjamaah, terstruktur dan masif, ujarnya mengakhiri. (Delianus Harefa)

Subscribe kami. Anda akan berlangganan informasi berita terbaru.

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.