Berani Tampil Beda

Beroperasi Di Pemukiman Warga, Peternakan Ayam Potong Dalu 10 B Tanjung Morawa Berdiri Tanpa Ijin

 

DELI SERDANG – Berdirinya peternakan ayam potong ditengah pemukiman warga padat penduduk tanpa ijin di Desa Dalu 10 B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang membuat resah. Ironisnya, hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari Pemkab Deli Serdang yang seolah-olah takut kepada pengusaha peternakan ayam potong di wilayah itu.

“Sampai saat ini Pak Bupati juga seperti tidak ada perhatiannya sama warga. Apa tidak kasihan sama warga dan anak-anak yang tinggal di sekitaran pemukiman kandang yang diduga ilegal tersebut. Kami sudah cek ke pihak terkait itu tidak ada izinnya sampai sekarang,”ujar Indra warga sekitar Senin (15/06/2020).

Sementara itu warga lainnya, Muhammad Irfan mengatakan bahwa warga saat ini hilang kesabarannya dan menolak keras keberadaan peternakan ayam di wilayahnya.

”Dulu kami sudah pernah mengumpulkan tandatangan dan sekarang kami kumpulkan lagi sebagai bukti bahwa saat ini memang benar-benar warga disini yang keberatan atas keberadaan kandang. Kami mau hidup nyaman tanpa ada lalat di pemukiman kami,”sebut Irfan.

Sementara itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Deliserdang memberi penegasan bahwa kawasan Desa Dalu 10 B, Kecamatan Tanjung Morawa, bukan kawasan untuk usaha peternakan.

Hal ini menjawab keresahan warga Dusun 1, Desa Dalu 10 B yang sebelumnya resah akibat adanya peternakan ayam potong ilegal milik pejabat Pemko Medan bernama Harmaini. Kabid Penataan Ruang, Robert menyebutkan karena bukan merupakan kawasan peruntukan untuk peternakan maka izin peruntukan tidak bisa dikeluarkan.

”Sudah kami cek bahwa sesuai titik koordinatnya tidak untuk kawasan peruntukan peternakan.

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah kitakan belum ada makanya masih pakai Perpres 62 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo (Mebidangro). Hasil cek wilayah kawasan peternakan yang ada sekarang kategori B1.

B1 tidak untuk kawasan peruntukan peternakan”, kata Robert.

Informasi yang dikumpulkan di Dinas Perizinan, izin Peruntukan adalah izin pertama yang harus dipenuhi oleh setiap warga ketika ingin melakukan usaha. Ketika peruntukannya diperbolehkan maka baru bisa diproses. Izin-izin selanjutnya seperti izin lingkungan maupun Izin Mendirikan Bangun (IMB). Hingga saat ini pengusaha ternak ayam yang merupakan pejabat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan itu belum memiliki izin apapun.

Meskipun tidak memiliki izin namun sampai saat ini usaha peternakan ayam potong milik oknum pejabat Pemko Medan itu belum ada yang berani menyentuhnya.

Walaupun sebelumnya pihak Kecamatan sudah pernah mengusulkan permohonan ke Satpol PP untuk pembongkaran kandang dengan alasan bakal banyak lalat ke pemukiman warga kalau tidak ditertibkan, namun hingga kini permintaan itu belum juga terealisasi.

Kasat Pol PP Deli Serdang, Suryadi Aritonang yang sebelumnya sudah menggebu-gebu untuk melakukan pembongkaran karena mengetahui usaha ternak ayam potong sampai kini tidak mempunyai izin sudah tidak lagi bersemangat. Meskipun sudah menjadi atensi Bupati Ashari Tambunan ia pun mengaku persoalan ini sudah dikembalikan ke pihak Kecamatan.

“Tinggal keputusan Camat aja lagi ini. Mereka sudah turun ke lapangan. Tinggal keputusan Camatlah seperti apa,”ujar Suryadi.

Camat Tanjung Morawa, Marianto Irawadi yang dikonfirmasi Minggu, (14/06/2020) sudah tidak bersedia lagi memberikan komentar.

Berulang kali melalui nomor ponselnya ketika dihubungi namun tidak bersedia menjawab panggilan serta pesan whatsApp yang dikirimkan padanya juga tidak mendapat respon.(Hbl)

Subscribe kami. Anda akan berlangganan informasi berita terbaru.

3G

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.

close
banner iklan melayang