Berani Tampil Beda

Tak Patuhi Putusan PTUN Medan, Plt Walikota Medan Langgar UU Administrasi Pemerintahan dan UU ASN

 

MEDAN – Tindakan Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution yang tidak melaksanakan putusan PTUN Medan sangat disayangkan oleh Dekan Fakultas Hukum USU, Prof. DR. Budiman Ginting SH. Mhum. Namun ia menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya telah melanggar UU Administrasi Pemerintahan dan UU ASN

“Jadi kalo moral pemimpinnya gak baik lalu dianggapnya itu tetap merupakan suatu keputusan yang berdasarkan hukum, pengadilan pun sudah menyatakan dan dulu pun sudah ada Putusan Sela agar ditunda dan tetap juga dilakukan, kan berarti 2 kali dia mengangkangi putusan pengadilan. 1 putusan sela dan putusan PTUN Medan. Dia itu salah berdasarkan pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang ASN,” Jelas Dekan Fakultas Hukum USU, Prof. DR. Budiman Ginting SH. Mhum.

Hal inilah yang membuat para pengamat bertanya apakah seorang Pelaksana Tugas (Plt) dapat mengambil suatu keputusan yang bersifat strategis seperti mengganti Kepala Dinas , Direksi BUMD dan jabatan ASN lainya , dikarenakan ada prosedur yang harus dilalui karena pengangkatan harus mengikuti fit and proper test.

“Oleh karena itu, masyarakat akan menilai siapa sebenarnya Plt ini. Kalo begini terus dilakukan, dalam sisi politik saya yakin orang lain akan berpikir bagaimana mungkin jika begini tipe seorang pemimpin bisa diterima oleh masyarakat,” terangnya.

Budiman menghimbau agar Plt Walikota Medan gentle untuk melaksanakan putusan pengadilan. “Jadi lebih bagus dan gentle saya kira, apa lagi dalam musim-musim Pilkada. Lebih terhormat dia laksanakan aja putusan pengadilan. Ngapain dia banding-banding segala. Lalu sudah tahunya kita hasilnya, dia itu salah berdasarkan pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang ASN,” tegasnya.

“Bertindak tidak hati-hati, terlalu ceroboh, kalau dari sisi hukum dan azas umum pemerintahan yang baik akan membentuk norma tata kelola pemerintahan yang baik itu. Jadi kalo selamanya berdasarkan faktor Power Kekuasaan terkait dia sebagai pejabat, ya ini akan berakibat fatal kedepan. Jadi lebih bagus dia sebenarnya slowly aja artinya jika dia sudah ada dianggap salah lebih bagus akui kesalahan, karena kesalahan tersebut mungkin dari bawahannya dan staf nya agar masyarakat dapat menilai ternyata dia arif dan bijaksana terkait keputusan yang telah diambilnya. Maka dia ini dapat didudukkan,” tegas Budiman.

Karena akibat perbuatan tersebut, secara emosional dan psikologis menjadi terganggu para Direksi tersebut karena mereka malu. Lalu keluarganya juga menderita dan tersiksa. Selain itu, Budiman menegaskan bahwa Plt Walikota Medan seorang pamong, masakan sebagai pamong tidak ada tata pamong yang dijadikan sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan.

“Dia itu bapak rakyat, kalo pun bapaknya sudah arogan, anak atau rakyat nantinya akan lebih arogan lagi. Inikan ibarat rumah tangga besar dan kecil. Kita semua adalah pemimpin, bagaimana kita memimpin jika dengan cara arogansi, apa mungkin akan di terima oleh seorang anak di jaman sekarang? Anak pun berontak, beginilah ibaratnya. Jadi dia dalam sekop lebih besar, dia lebih baik arif dan bijaksana. laksanakan itu putusan PTUN, dia pasti dihormati orang,” kata Budiman.

Lalu Budiman menjelaskan bahwa jika Plt Walikota Medan mau sukses menuju Calon Walikota kedepannya, sudahi semua. ”

“Ambil jalan damai karena damai itu lebih indah daripada membuat ini terus berlarut, orang lain memandang kita jadi negatif. Lebih bagus secara arif dan bijaksana laksanakan. Daripada dibiarkan berlarut-larut seperti ini malah dia mengajukan banding, itukan pura-pura menggunakan sarana hukum untuk tidak menghiraukan hak orang lain,” terangnya.

Budiman sekali lagi menghimbau kepada Plt Walikota Medan untuk lebih bagus berdamai. “Tetap melaksanakan putusan PTUN lebih bagus daripada diulur-ulur waktu dengan menggunakan sarana hukum yang disediakan oleh Undang-undang tentang Peradilan TUN. Memang boleh tapi dampaknya banyak ke dia ini. Namanya gak akan terorbitkan,” jelasnya mengakhiri.

Namun sayang, Ketika dikonfirmasi perihal tidak dikembalikannya lagi jabatan 3 Direksi PD Pasar Kota Medan, Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution tidak membalas konfirmasi wartawan.

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan , mengabulkan gugatan Rusdi Sinuraya Cs dan memerintahkan Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution membatalkan dan mencabut kebijakan pemberhentian 3 direksi serta merehabilitasi ke 3 Direksi PD Pasar Kota Medan, sesuai amar putusan PTUN yang diketuai majelis Hakim Jimmy Claus Pardede, Selvie Ruthyarodh dan Effriandy sebagai hakim anggota, (12/5/2020).

Sebelum keluarnya putusan yang mengabulkan seluruh gugatan tiga direksi PD Pasar, PTUN Medan di awal persidangan juga telah mengeluarkan putusan sela tentang penundaan pemberhentian tiga jajaran direksi yang dikeluarkan Plt Walikota Medan.

Ketika itu, Ketua Majelis Hakim PTUN Medan Jimmy Claus Pardede mengingatkan para pihak bahwa kesadaran hukum adalah kewajiban dari semua warga negara. (Rom)

Subscribe kami. Anda akan berlangganan informasi berita terbaru.

3G

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.

close
banner iklan melayang