Berani Tampil Beda

Soal Dugaan Korupsi DSI, Praktisi Hukum Minta Polres Gayo Lues Surati BPK Audit Kerugian Negara

 

BANDA ACEH – Terkait dugaan kerugian negara makan minum Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues, Praktisi Hukum M Purba, SH meminta Polres Gayo Lues segera menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh untuk segera melakukan penghitungan dugaan kerugian negara.

Hal ini dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum atas Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Makan Minum Karantina Hafizh tahun anggaran 2019 yang menelan biaya Rp 9 Milyar, Senin (4/1/2021).

“Bilamana hasil penghitungan kerugian negara sudah keluar, maka dipastikan akan adanya kerugian negara sehingga pihak penyidik Polres Gayo Lues dapat menetapkan tersangkanya dan perkara ini dapat segera bergulir ke persidangan Tipikor setelah semua proses berjalan dengan maksimal,” tegas Praktisi Hukum M Purba, SH kepada wartawan.

Diberitakan sebelumnya, Polres Gayo Lues telah melakukan lidik terhadap 3 dugaan kasus Korupsi di beberapa instansi seperti Kasus Makan minum Karantina Hafizh DSI tahun anggaran 2019, Dana Hibah PKK 2018 dan Dana Hibah KONI 2018.

Hal ini juga dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Margyanta,SIK, Kamis (10/12/2020) lalu bahwa kasus tersebut telah siap digelar perkara sehingga kasus tersebut telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

“Tinggal menunggu penetapan calon tersangka,” tegas Dikrimsus Polda Aceh Kombes Pol Margyanta, SIK.

Selain itu, Margyanta menambahkan bahwa pada tahun ini (2020) Polda Aceh banyak menangani perkara Korupsi. “Insya Allah semuanya berjalan dengan maksimal,” tegasnya. (Ar/Daud)

Subscribe kami. Anda akan berlangganan informasi berita terbaru.

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.