Berani Tampil Beda

BAI Minta Gubernur Aceh Hentikan Izin Operasi PT. PLB Astra

 

ACEH SINGKIL – Dinilai tidak menjalankan amanat UU tentang Plasma, Badan Advokasi Indonesia (BAI) Aceh Singkil menyurati Gubernur Aceh untuk memberhentikan izin operasi sementara PT PB, Jum’at (21/02/2020)

Ketika dikonfirmasi, Ketua BAI Aceh Singkil, Herman syahputra mengatakan bahwa ia meminta Gubernur Aceh untuk segera mengambil sikap memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan amanat UU No. 39 tahun 2014 permentan no 26 tahun 2007 dan permen ATR N0 7 tahun 2017.

“Sudah kita surati Gubernur Aceh agar segera mengambil sikap serta memberikan sanksi tegas Terhadap perusahaan-perusahaan tersebut,” ujarnya.

Herman juga menjelaskan di Pasal 58 UU Perkebunan tentang Kemitraan Usaha Perkebunan ayat 1 menegaskan bahwa Perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan perkebunan.

Hingga saat ini, lanjutnya, PT. PLB Astra yang notabenenya perusahaan TBK dan Go publik, tetapi belum juga menjalankan Amanah UU tersebut, seharusnya dengan hadirnya perusahaan harus dapat memberi kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan perusahaan, jangan hanya meraup hasil SDA yang berada di Aceh Singkil namun seharusnya bisa memikirkan cara agar masyarakat diseputaran perusahaan tersebut mendaptkan kontribusi dengan hadirnya perusahaan, Sambung Herman.

“Kami minta kepada Gubernur Aceh agar memberikan sanksi tegas kepada perusahaan khususnya PT. PLB Aceh Singkil yang tidak mematuhi amanat UU tersebut dan juga meminta gubernur Aceh memberikan sanksi berupa teguran, jika masih perusahaan tersebut masih saja tidak mematuhi aturan yang ada, maka kita minta Gubernur mencabut izin operasi sementara pada perusahaan tersebut,” pintanya.

“Alhamdulilah surat kita sudah diterima Biro Hukum Gubernur Aceh, kita tunggu tanggapan Gubernur mudah mudahan secepatnya ada tanggapan baik, jika memang gubernur tidak juga menanggapi, BAI Aceh Singkil Akan layangkan surat kepada dirjen perkebunan kementerian pertanian”.

Terpisah, Anggota DPRK Aceh Singkil Ahmad Fadhli sangat mendukung upaya Badan Advokasi Indonesia yang telah menyurati Gubernur Aceh tersebut.

“Kita apresiasi dan kita dukung surat dari BAI tersebut, harapannya kewajiban perusahaan terhadap pembangunan kebun Plasma harus diterapkan kepada seluruh Perusahaan Perkebunan yang berada di Kabupaten Aceh Singkil hingga akhirnya plasma tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat”, Ungkap Fadli.

Selanjutnya Ahmad Fadhli yang juga sebagai Ketua Badan Legislasi DPRK Aceh Singkil menyampaikan bahwa pada tahun ini DPRK Aceh Singkil telah mengusulkan Qanun tentang kewajiban perusahaan terhadap pembangunan kebun Plasma melalui proleg inisiatif DPRK dalam rapat singkronisasi usulan proleg Tahun 2020 antar Pemerintah Daerah kabupaten Aceh Singkil yang diwakili oleh bagian hukum sekdakab dengan DPRK Aceh Singkil yang diwakili oleh Badan Legislasi DPRK Aceh Singkil dan mudah – mudahan qanun tersebut dapat segera terwujud,” ucapnya mengakhiri. (Arman)

Subscribe kami. Anda akan berlangganan informasi berita terbaru.

3G

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.

close
banner iklan melayang