Berani Tampil Beda

Soal Putusan PTUN Medan, Plt Walikota Medan Diminta “Berkaca” Taati Hukum. Puan Maharani : “Kembalikan jabatan 3 Direksi PD Pasar yang dicopot”

MEDAN – Tindakan Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution yang tidak juga mentaati perintah putusan PTUN Medan mendudukkan kembali 3 Direksi PD Pasar Kota Medan yang dicopot secara tidak hormat mendapat reaksi keras dari pemerhati pasar yang juga merupakan tokoh masyarakat, DR Puan Maharani. Pasalnya akibat sikap tak perduli Plt Wali Kota Medan, kondisi pasar menjadi carut marut dikarenakan mendudukkan orang yang ‘Buta” soal pasar.  

“Kalo memang Pemko Medan tidak bisa mendudukkan orang yang berkompeten untuk hal Pasar, kenapa dipaksakan? Dudukkanlah orang yang memang wajar dan tahu tentang pasar. Dengan dikabulkannya gugatan PTUN Medan Plt Walikota Medan harus bertanggung jawab mengembalikan jabatan 3 Direksi yang dicopot. Jika kita mau menjadi orang besar, seharusnya kita juga mempunyai jiwa yang besar,” ujar Pemerhati Pasar, DR Puan Maharani kepada wartawan, Rabu (3/6/2020).

Puan juga menambahkan, saat ini masyarakat Kota Medan khususnya para pedagang terlihat lebih cerdas daripada orang yang berpendidikan. Terlihat dari pemahaman para pedagang perihal bahasa Putusan PTUN Medan mengabulkan gugatan 3 Direksi PD Pasar Kota Medan.

“Masyarakat Kota Medan sudah banyak tahu, para pedagang tampaknya lebih cerdas lho daripada dari orang yang punya pendidikan. Dari bahasa Putusan PTUN Medan menggagalkan gugatan PLt itukan sudah salah satunya, tapi yang jadi persoalan mengapa Plt sampai saat ini masih tidak mau mendudukkan 3 Direksi yang sudah dicopot dengan tidak hormat? Seharusnya mereka kan berkaca, jangan kita tahu hukum tapi tidak mentaati hukum, sama saja kita mengajari yang tidak baik ini kepada masyarakat,” tegasnya.

Lalu Puan menegaskan bahwa saat ini ia tidak membandingkan antara Plt dan Dirut PD Pasar Kota Medan, namun dari “Kaca Mata” ia memandang saat ini para pedagang menjadi terlantar akibat Plt Walikota Medan mendudukkan orang yang tidak paham pasar.

“Saat ini banyak pasar yang sudah tidak terkendalikan oleh PD Pasar, mungkin salah satu persoalannya adalah, Pemko Medan yang tidak menempatkan orang-orang yang tidak berkompeten, seharusnya yang memimpin PD Pasar itu adalah, pertama orang yang memang tahu bisnis, kedua tahu apa-apa yang harus disetorkan ke Pemko Medan sebagai PAD bukan
hanya duduk untuk mendapatkan jabatan atau atur sana atur sini, tapi itulah yang saya lihat,” terangnya.

Kemudian ia mengapresiasi kinerja Dirut PD Pasar, Rusdi Sinuraya yang mampu mengkelolah PD Pasar sehingga keadaan pasar menjadi nyaman dan aman sehingga membuat para pembeli dapat berbelanja enak di pasar.

“Berbeda dengan tahun sebelumnya waktu di pimpin Dirut PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya, saat itu keadaan pasar membuat para pedagang nyaman, pembeli berbelanja enak, belanja nyaman, kondisi pasar tertata, tidak ada parkir liar. Coba lihatlah sekarang bagaimana semrawutnya pasar sekarang ini yang tidak bisa diatur yang duduk di PD Pasar,” ucapnya.

Dengan dikabulkannya gugatan PTUN Medan, Puan menegaskan bahwa Plt Walikota Medan harus
bertanggung jawab dan mentaati hukum.

“Putusan PTUN itu merupakan putusan dari negara dan pengadilan tinggi bagi 3 Direksi yang dicopot secara tidak hormat, mungkin saya juga mewakili kawan-kawan yang berjualan atau masyarakat Kota Medan. saya hanya meminta secara pribadi, jika kita mau menjadi orang besar, seharusnya kita juga mempunyai jiwa yang besar,” tegasnya mengakhiri.

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan mengabulkan gugatan Rusdi Sinuraya Cs dan memerintahkan Plt Walikota Medan Akhyar Nasution mencabut kebijakan pemberhentian 3 direksi PD Pasar Kota Medan, sesuai amar putusan PTUN yang diketuai majelis Hakim Jimmy Claus Pardede, Selvie Ruthyarodh dan Effriandy sebagai hakim anggota, (12/5/2020).

Sebelum keluarnya putusan yang mengabulkan seluruh gugatan tiga direksi PD Pasar, PTUN Medan di awal persidangan juga telah mengeluarkan putusan sela tentang penundaan pemberhentian tiga jajaran direksi yang dikeluarkan Plt Walikota Medan.

Ketika itu, Ketua Majelis Hakim PTUN Medan Jimmy Claus Pardede mengingatkan para pihak bahwa kesadaran hukum adalah kewajiban dari semua warga negara.

Tingkat kesadaran hukum harus diingatkan lagi terkait penetapan putusan sela PTUN Medan menunda SK pemberhentian tiga direksi PD Pasar yang dikeluarkan Plt Walikota Medan.(rom)

Subscribe kami. Anda akan berlangganan informasi berita terbaru.

3G

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.

close
banner iklan melayang