Berani Tampil Beda

Pencopotan 3 Direksi PD Pasar Kota Medan Dinilai Bernuansa ‘Sentimen Politik’?

 

MEDAN – Sikap Plt Walikota Medan yang tidak melaksanakan putusan PTUN untuk mengembalikan jabatan 3 Direksi PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya Cs dinilai pengamat merupakan keputusan bersifat sepihak dari sentimen politik seorang Pelaksana Tugas (Plt).

Hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum USU, Prof. DR. Budiman Ginting SH. Mhum. Ia menilai tidak mungkin seorang Pelaksana Tugas (Plt) mengambil suatu keputusan yang bersifat strategis seperti mengganti jabatan Dirut PD Pasar Kota Medan.

“Nampaknya bukan hanya masalah hukum saja, masalah politik juga ada dibalik keluarnya putusan Plt Walikota Medan tentang pencopotan Dirut PD Pasar. Sesuai azas umum pemerintahan yang baik, banyak pengamat yang menilai keputusan ini bersifat sepihak dari sentimen politik seorang Plt. Lagipula mana mungkin seorang Plt mengambil suatu keputusan yang bersifat strategis seperti mengganti jabatan Kepala Dinas. Itu ada prosedur yang harus dilalui karena mereka pun duduk harus mengikuti fit and proper test,” Ujar Dekan Fakultas USU, Prof. DR. Budiman Ginting SH. Mhum melalui telepon selulernya, Senin (29/6/2020).

Budiman menambahkan bahwa berdasarkan pada azas-azas hukum pemerintahan yang baik, Plt Walikota Medan sudah seharusnya melaksanakan putusan pengadilan TUN Medan.

“Kalo toh pun nanti alasan banding, pastinya putusan Pengadilan TUN tingkat pertama akan sama kedudukannya dengan putusan Pengadilan Tinggi TUN. Tapi dari sisi politik, Plt Walikota ada keinginan untuk memperlama saja barang kali,” Katanya.

Kemudian Budiman menerangkan bahwa tindakan Plt Walikota Medan tidak melaksanakan putusan Pengadilan TUN Medan berarti telah 2 kali mengangkangi putusan pengadilan.

“Inilah terpulang lagi pada moral pemimpin, disini letaknya. Jadi kalo moral pemimpinnya gak baik, lalu dianggapnya itu tetap merupakan suatu keputusan yang berdasarkan hukum. Pengadilan sudah menyatakan dan dulu pun sebelumnya sudah ada putusan sela agar ditunda namun tetap juga dilakukan pencopotan jabatan 3 Direksi PD Pasar, berarti sudah 2 kali dia (Plt)mengangkangi putusan pengadilan. Pertama putusan sela dan kemudian Putusan Pengadilan TUN Medan,” bebernya.

“Jadi lebih bagus dan gentle saya kira, apalagi dalam musim-musim Pilkada, lebih terhormat dia (Plt) laksanakan aja putusan Pengadilan TUN , ngapain dia banding-banding segala. Sudah tahunya kita hasilnya, dia (Plt) itu salah berdasarkan pada UU Administrasi pemerintahan dan UU ASN,” jelasnya mengakhiri.

Namun sayang, Ketika dikonfirmasi perihal tidak dikembalikannya lagi jabatan 3 Direksi PD Pasar Kota Medan, Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution tidak membalas konfirmasi wartawan.

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan mengabulkan gugatan Rusdi Sinuraya Cs dan memerintahkan Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution mencabut kebijakan pemberhentian 3 direksi PD Pasar Kota Medan, sesuai amar putusan PTUN yang diketuai majelis Hakim Jimmy Claus Pardede, Selvie Ruthyarodh dan Effriandy sebagai hakim anggota, (12/5/2020).

Sebelum keluarnya putusan yang mengabulkan seluruh gugatan tiga direksi PD Pasar, PTUN Medan di awal persidangan juga telah mengeluarkan putusan sela tentang penundaan pemberhentian tiga jajaran direksi yang dikeluarkan Plt Walikota Medan.

Ketika itu, Ketua Majelis Hakim PTUN Medan Jimmy Claus Pardede mengingatkan para pihak bahwa kesadaran hukum adalah kewajiban dari semua warga negara. (Rom)

Subscribe kami. Anda akan berlangganan informasi berita terbaru.

3G

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.

close
banner iklan melayang