Berani Tampil Beda

Kebun Kelapa Rusak, Warga dan LSM Akan Gugat Kadis Lingkungan Hidup Madina

MADINA – Keberadaan sampah yang menumpuk di Jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) membuat para petani resah. Hal ini pun mendapat kecaman dari warga Desa Batang Gadis Julu, Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Pantauan media di lapangan, terlihat sampah berserakan di pinggir jalan menuju TPA dan juga menutupi parit pengairan persawahan serta perkebunan warga setempat.

Salah seorang warga, Muhammad Ayub (41) kepada media, Selasa (10/12/2019) menuturkan, warga sangat kecewa dengan sikap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLH) Kabupaten Madina, Kasmir, S. Pd yang tidak peduli dengan keluhan warga petani di sekitar TPA.

“Akibat tumpukan dan kurangnya penataan sampah oleh DLH membuat petani di sekitar TPA merugi. Tumpukan sampah menyumbat parit air yang mengaliri persawahan warga serta sering mengakibatkan banjir dan mengenangi lahan pertanian warga”, ucap Ayub.

Terpisah, Sekretaris Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Madina, Rudi Faisal mengatakan dengan melihat dampak yang timbul akibat penanganan sampah yang kurang baik ini, seharusnya Kadis Lingkungan Hidup Madina harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita warga.

Akibat tumpukan sampah ini kebun kelapa salah seorang warga rusak dan tak berbuah lagi karena terus digenangi air.

“Bila tidak ada niat baik dari DLH, LMP dan masyarakat akan menggugat DLH Madina melalui Undang-Undang Lingkungan Hidup karena Kepala Dinas Lingkungan Hidup Madina dinilai lalai dalam menangani sampah dan membuat warga merugi”, ujar Faisal.

Hal senada juga disampaikan, Wakil Bupati LSM LIRA Madina Parlindungan Lubis mengatakan, berdasarkan UU Lingkungan Hidup, Kadis DLH Madina harus bertanggung Jawab atas pencemaran yang terjadi kelahan perkebunan warga, dimana akibat pencemaran itu tanaman warga menjadi rusak dan tak produktif lagi. Untuk itu LSM LIRA Madina juga akan turut menggugat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Madina sebagaimana di atur dalam UU Lingkungan Hidup”, cetus Parlindungan.

Sementara Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Madina, Kasmir, S.Pd yang ingin dikonfirmasi media tidak ada di kantornya, sampai berita ini di naikkan belum bisa di konfirmasi no henphone juga tidak aktif (adra)

3G

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.

close
banner iklan melayang