Panglima TNI: Papua Rawan Konflik Isu SARA & Politik Uang

Panglima TNI: Papua Rawan Konflik Isu SARA & Politik Uang

Rabu, 06 November 2019, 15:00
Panglima TNI.
JAKARTA-Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyebutkan Papua sebagai daerah rawan akan politik uang saat Pilkada 2020 mendatang.


Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI, di ruang rapat Komisi I, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
.

"Adapun daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal, dan politik uang adalah wilayah Papua," kata Hadi seperti dilansir detik.com.

Sebanyak 270 daerah akan menggelar Pilkada Serentak 2020. Dengan rincian, 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Hadi memastikan TNI akan mengamankan gelaran pilkada tersebut.

"Guna mengamankan pelaksanaan pilkada serentak tersebut, TNI menyiagakan personel dan alutsista untuk perbantuan kepada Polri sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku," ucap Hadi.

"Pada pemilu yang lalu, TNI mengerahkan kekuatan sebesar dua pertiga dari kekuatan yang dikerahkan oleh Polri. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini," imbuhnya.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut tiga aspek dalam Pilkada Serentak 2020 yang perlu mendapatkan dukungan optimal. Tiga aspek dimaksud adalah anggaran, personel penyelenggara, dan sosialisasi tahapan pilkada.

"Berikutnya dukungan personel kita juga minta pada pemerintah dan pemerintah daerah, agar daerah-daerah yang sedang melakukan tahapan pilkada, pegawai yang merupakan pegawai pemerintah daerah itu tidak ditarik menjadi pegawai daerah. Karena kita juga punya kebutuhan personel untuk menyelenggarakan tahapan pilkada," kata Komisioner KPU Wahtu Setiawan di kantor KPU, Jalam Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

"Ketiga, kita juga minta pada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan sosialisasi, dalam rangka meningkatkan dukungan masyarakat," tambahnya. (dtc)

TerPopuler