Dana Publikasi Wartawan Tidak Dibayarkan. Ketua LJI : "Sampai kemana pun hal ini akan di perjuangkan"

LABUSEL - Tindakan Pemerintah Kabupaten Labuhan Selatan (Pemkab Labusel) yang tidak membayarkan dana publikasi kepada wartawan nampaknya berbuntut panjang. Jurnalis yang tergabung dalam Lembaga Jurnalis Independent (LJI) meminta Pemkab Labusel untuk segera membayarkan dana tersebut, Jumat (5/7/2019).

Hal tersebut diketahui usai dilakukannya pertemuan antara wartawan Labusel dengan Pemkab Labusel yang di wakilkan oleh Sekda Labusel, Zulkifli.

"Kami tidak  berani membayarkanya karena hasil temuan BPK (Badan Pengawas Keuangan). Jika kami bayarkan dana tersebut, sama saja bapak memenjarakan kami atau dana tersebut akan di suruh dikembalikan. Jika tidak, sama saja kami masuk ke dalam penjara," Sekda Labusel, Zulkifli dalam rapat dengan wartawan di ruang Rapat Bupati.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Jurnalis Independent (LJI), Dahrunsyah Pasaribu bersikeras bahwa dana publikasi yang berjumlah milyaran rupiah ini telah sesuai dana APBD 2018/2019.

"Jika memang temuan BPK itu ada, temuan apa? Tidak bisa hanya dengan ucapan " Minta maaf" saja. Gampang sekali sekda hanya bicara minta maaf, ini menyangkut profesi dan jurnalis serta anggaran yang di gunakan," tegasnya.

Dahrunsyah menambahkan bahwa ia bersama rekannwartawan lainnya akan memperjuangkan dana publikasi ini. "Sampai kemana pun hal ini akan di perjuangkan, jangan dikira kami jurnalis ini diam. Kami minta Sekda menyikapi dan di tindak lanjuti sebelum berkepanjangan nantinya," harapnya. (Sulaiman)