Warga Protes, Terminal Kargo Difungsikan Tanpa Perda

KISARAN - Pengutipan retribusi Terminal Kargo di Jalan Adi Setya Bhakti, Kisaran yang dilakukan oleh oknum suruhan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menuai protes keras dari warga sekitar. Pasalnya, selain mengakibatkan jalan rusak, perda untuk pengutipan ternyata akan diberlakukan pada Tahun 2019.

"Setiap hari kami lihat puluhan truk muatan puluhan ton hilir mudik masuk kedalam, ya akibatnya jalan didepan terminal ini jadi hancur, beberapa hari yang lalu memang kami lihat ada diperbaiki pihak Dinas PU Asahan, ya baru beberapa hari saja sudah hancur kembali, bapak lihat sendiri bagaimana kondisinya," ujar salah seoranag warga yang berjualan didepan terminal tersebut.

Dari hasil pantauan kru wartawan, terlihat puluhan truk bertonase puluhan ton hilir mudik keluar masuk kelokasi Terminal kargo yang seharusnya diberlakukan pada tahun 2019 melakukan bongkar muat. Setiap pengemudi truk diharuskan membayar retribusi sebesar Rp 20 Ribu hingga Rp 30 Ribu kepada oknum yang mengaku suruhan dari Pemkab Asahan.

Salah seorang warga, Pakpahan yang ditemui dilokasi mengatakan bahwa setiap bongkar muat, supir truk diharuskan membayar Rp 20 Ribu hingga Rp Rp 30 Ribu. Parahnya lagi bang, Perdanya untuk Terminal Kargo belom ada, kok enak kali mereka mengutip uang, enak kali pengusaha itu, lihatlah jalan hancur, masyarakat yang menderita, kalau memang ngak jelas kami minta polisi turun tangan untuk mengatasinya, " harapnya.

Ketika dikonfirmasi, Kepala dinas kominfo Kabupaten Asahan, H. Rahmad Hidayat melalui kabid Media cetak dan elektronik, Arbin Tanjung menjelaskan bahwa untuk Perda yang mengatur perihal bongkoar muat di Terminal Kargo milik Pemkab Asahan saat ini masih dalam proses.

"Perdanya masih dalam proses bang dan itu akan diberlakukan pada tahun 2019 nanti,"jelas Tanjung.

Ketika disinggung masalah saat ini dilokasi tersebut sudah difungsikan untuk bongkar muat truk milik beberapa pengusaha di Kota Kisaran, Tanjung mengatakan dasarnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri.

"Saat ini difungsikan karena adanya peraturan dari Menteri Dalam Negeri, coba nanti saya pertegas lagi dengan dinas UMKM ya bang," paparnya. (Za)