Dugaan Skandal Buku Merah Dapat Perhatian Dari Pengamat Sosial Sumut. Ini Katanya!

MEDAN - Tudingan yang menjurus dugaan mencatut nama Kapolri, Jenderal Tito Karnavian  dalam aliran dana suap kasus impor daging mendapat perhatian serius  dari Pengamat Sosial Universitas Sumatera Utara, Wara Sinuhaji. Ia menilai bahwa tudingan tersebut tidak memenuhi syarat dan data yang dilontarkan tidak kuat, Selasa (16/10/2018).

"Lembaga setingkat KPK aja menyatakan bahwa hasil investigas Indonesialeak tidak memenuhi persyaratan, masakan kita tidak percaya dengan KPK? Ada dugaan hasil investigasi ini untuk membenturkan Lembaga KPK dengan institusi Kepolisian  RI," ujar Wara Sinuhaji saat ditemui wartawan.

Wara menambahkan bahwa ada dugaan ada orang-orang yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menimbulkan intrik dikalangan elite politik ditingkat nasional agar Kapolri dicopot.

"Apa segampang itu? Tentu tidak, Presiden pasti menyaringnya. Lihatlah sekarang, segala sesuatu yang dilakukan pemerintahan sekarang selalu salah dimata oposisi, gak hujan-hujan aja di media sosial Jokowi disalahkan. Jadi saya lihat sudah susah bangsa ini, banyak orang yang mempertontonkan eksistensi jati dirinya agar tidak tergerus oleh hukum. Hukum ditegakkan juga salah," terangnya sambil tersenyum.

Selanjutnya Wara menjelaskan, ia sangat mengapresiasi Kapolri, Jenderal Tito Karnavian dengan prestasinya yang luar biasa seperti pengungkapan-pengungkapan kasus terorisme.

"Semuanya bisa ditangkap, selesai semua. Apalagi setelah HTI dibubarkan, jangan-jangan ada HTI yang bermain. Saya tidak kenal pak Tito tapi kita sangat mengapresiasi kinerja beliau," ucapnya.

Wara juga menyampaikan, ucapan tidak adanya kepentingan politik terkait isu skandal aliran dana suap kasus impor daging itu ada dugaan sebagai pembenaran atas hasil investigatif.

"Lihat saja, hasil investigatif sekarang ini dikritik dan dikatakan HOAX oleh elite politik, jadi karena hasil investigatif ini dikatakan Hoax, ini mempermalukan hasil investigatif itu sendiri. Maka dia tampil untuk membenarkan hasil investigatif itu. Mana yang lebih akurat KPK dengan yang lain?," tanyanya mengakhiri. (red)